Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Poernomo meminta kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tetap mempertimbangkan keberadaan Pasal 36 Ayat 1 UU 28 Tahun 2007 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Saat ini… Read More ›
kebijakan pemerintah
Hobi Bikin Peraturan Untuk Persulit Rakyat
“LICENCES To Kill…”, itulah salah satu topik pembicaraan saya hari Minggu lalu dengan Suryo Bambang Sulisto (SBS), seorang pengusaha dan mantan Ketua KADIN Indonesia. Yang dimaksudkan SBS, cukup banyak peraturan yang dibuat pemerintah yang akhirnya hanya untuk “membunuh” masyarakat. Disebutkannya… Read More ›
PAJAK ALAT BERAT: Pemerintah Tetap Pungut Pajak Selama Masa Transisi
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XV/2017 pada 10 Oktober 2017 menyoal pajak pengenaan atas alat berat, Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah provinsi tetap dapat menarik pajak atas alat berat atau besar setidaknya 3 tahun ke depan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian… Read More ›
Permintaan MK Soal Pajak Alat Berat Diatur Ulang Diapresiasi
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan terkait ketentuan pajak alat-alat berat disambut baik para pemohon. “Kami menyambut baik Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ali Nurdin, kuasa hukum sejumlah pemohon dalam Perkara Nomor15/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU No… Read More ›
Bos Bukalapak Keberatan Sri Mulyani Tarik Pajak Bisnis Online
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan segera merilis aturan pajak bisnis online (e-commerce) dalam pekan ini atau pekan depan. Unit Eselon I Kementerian Keuangan tersebut menjanjikan tidak akan ada subjek maupun objek pajak baru, dan hanya mengatur tata cara pemungutan pajak. Menanggapi… Read More ›
BI siap bila NPG dipakai untuk pajak e-commerce
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan tersebut akan terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Terkait hal ini, ternyata Bank Indonesia (BI) menyanggupi apabila… Read More ›
Pajak endus aset tersembunyi 62 WP
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencium aset-aset yang belum dilaporkan oleh 62 orang peserta amnesti pajak. Mereka masuk dalam daftar wajib pajak (WP) yang melakukan transfer mencurigakan melalui Standard Chartered. Karena itu Ditjen Pajak tidak menutup kemungkinan menjatuhkan… Read More ›
Duit 62 WP transfer Stanchart belum tentu bersih
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan, transfer dari mencurigakan dari rekening Standard Chartered (Stanchart) ke penyedia jasa di Singapura tidak dilakukan oleh satu orang nasabah saja, tetapi oleh 81 Warga Negara Indonesia (WNI) yang nilai totalnya US$ 1,4 miliar. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi… Read More ›
Ditjen Pajak kurang greget tak ungkap 81 WP
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak enggan membeberkan 81 nama nasabah berkewarganegaraan Indonesia yang mentransfer dana dari Standard Chartered Bank Guernsey, Inggris ke Singapura pada 2015 senilai US$ 1,4 miliar. Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa membeberkan nama-nama… Read More ›
Cegah resesi, kaji ulang proyek infrastruktur
Besar pasak daripada tiang! Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggeber proyek infrastruktur nampaknya tak sejalan dengan penerimaan negara yang masih seret. Dengan realisasi penerimaan akhir September 2017 61,5% dari target yakni Rp 770,7 triliun, amunisi dana infrastruktur terbilang mini. Ini… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 