kebijakan pemerintah

Aturan pajak e-commerce molor ke pekan depan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menerbitkan aturan mengenai pajak perusahaan perdagangan online (e-commerce). Namun, aturan tersebut kemungkinan bakal molor dari waktu yang dijanjikan. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal menjelaskan, Ditjen Pajak dalam hal ini masih menunggu aturan… Read More ›

Jika marketplace jadi wadah PPN e-commerce

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan tersebut akan terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Kemenkeu Arif Yanuar menyatakan,… Read More ›

Pajak e-commerce tak bisa terlalu mengekang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan tersebut akan terbit dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Namun demikian, pelaku usaha marketplace mengaku belum duduk bersama dengan pemerintah… Read More ›

Pajak e-commerce bisa pakai NPG BI

Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) dalam waktu dekat. Bahkan, Bank Indonesia (BI) mengaku siap mendukung kebijakan itu. Dukungan terutama jika pemerintah ingin mengadopsi model pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di… Read More ›