kemperin

Tolak Cukai Kemasan, Pengusaha Menyurati Presiden

JAKARTA. Usaha untuk menolak rencana pengenaan cukai untuk kemasan plastic terus bergulir. Meski penolakan dari pelaku industry yang tergabung dalam Forum Lintas Asosiasi Pengguna dan Produsen Plastik (FLAPPP) sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian, namun pelaku usaha tersebut menempuh cara lain,… Read More ›

Pebisnis Keberatan Rencana Cukai Kemasan

JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk memasukkan plastic kemasan air minum sebagai barang kena cukai mulai meresahkan pelaku bisnis. Walau belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) menyatakan menolak bila wacana ini menjadi beleid resmi. Menurut Ketua… Read More ›

Sembilan Industri Gula Rafinasi Tak Berizin

JAKARTA. Kisruh soal tata niaga gula nasional kembali muncul. Setelah belum lama ini menemukan kebocoran gula rafinasi ke pasar, kali ini Panitia Kerja (Panja) Gula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan fakta baru. Ternyata, Sembilan industry gula rafinasi yang beroperasi di… Read More ›

Kenaikan Kuota Impor Gula Diprotes

Petani tebu khawatir, peningkatan kuota impor gula mentah akan menggerus pasar gula konsumsi. JAKARTA. Meski belum final, rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk menaikkan kuota impor gula mentah atau raw sugar sebagai bahan baku rafinasi menjadi 3,2 juta ton pada tahun… Read More ›

Impor Gula Tanpa Kuota Diproses

Importir gula merah meminta pemerintah tetap menggunakan sistem kuota dalam tata niaga impor gula. JAKARTA. Rencana pemerintah untuk membuka impor gula mentah atau raw sugar tanpa kuota rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemperin) ternyata mendapatkan penolakan dari Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia… Read More ›

Kemperin Kaji Penerapan Bea Keluar Kakao 15%

JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) mengaku masih mengkaji pengenaan bea keluar untuk komditas kakao. Besaran yang dikaji untuk bea keluar ini adalah sebesar 15% atau lebih besar ketimbang besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% yang ditetapkan sebelumnya. Panggah Soesanto, Direktur Jenderal… Read More ›