JAKARTA – Buruh dan pengusaha di Indonesia nyaris tak pernah akur ihwal penentuan upah. Itu pula yang menyebabkan aturan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang baru saja dirilis pemerintah menjadi bahan pro-kontra antara buruh dan pengusaha. Para pengusaha meyakini Peraturan… Read More ›
KHL
Siap-Siap Kepala Daerah Kena Sanksi Teguran
JAKARTA. Hari Minggu (1/11) kemarin merupakan batas terakhir bagi gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kepala daerah yang membandel dan tidak menuruti aturan tersebut, harus siap-siap menghadapi… Read More ›
Aturan Pengupahan Membingungkan
JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan rupanya masih menimbulkan kebingunan bagi daerah. Kebingungan terutama terkait penggunaan hasil kebutuhan hidup layak (KHL) untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman… Read More ›
SIAP-SIAP DITERJANG PROTES BURUH
Ancam demo mulai hari ini, tarik ulur penetapan upah akan panas didaerah Beberapa Poin PP Pengupahan Kebijakan Pengupahan meliputi Upah minimum; Upah kerja lembur; Upah tidak masuk kerja karena berhalangan Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; Bentuk dan cara… Read More ›
Formula Upah Buruh Menyulut Protes
JAKARTA. Rumus baru upah minimum provinsi atau UMP dalam paket kebijakan jilid IV nampaknya tak membuat semua pihak happy. Utamanya para buruh. Mereka menilai: rumus anyar itu hanya menguntungkan pengusaha, tapi merugikan buruh. Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh… Read More ›
Serikat Buruh Menolak Draf PP Pengupahan
JAKARTA. Kalangan buruh menolak keras rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang saat ini sedang digodog oleh pemerintah. Buruh menolak skema perhitungan dan formula yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai penentu kenaikan upah setiap tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia… Read More ›
Upah Wajib Naik Minimal 10% – 11%
Gubernur harus tetapkan kenaikan upah per tahun untuk rentang lima tahun JAKARTA. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kumham). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, salah satu isinya tentang formula atau perhitungan upah… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 