Serikat Buruh Menolak Draf PP Pengupahan

HARI BURUH. Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (1/5/2012). Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan buruh darui berbagai aliansi tersebut dalam rangka memperingati hari buruh dan menuntut untuk peningkatan kesejahteraaan bagi kaum buruh. Tribun Jogja / Hasan Sakri Ghozali

JAKARTA. Kalangan buruh menolak keras rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang saat ini sedang digodog oleh pemerintah. Buruh menolak skema perhitungan dan formula yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai penentu kenaikan upah setiap tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sistem perhitungan pengupahan yang ada di dalam RPP tersebut tidak berimbang, karena tidak lagi melibatkan peran serikat pekerja dalam penentuan upah setiap tahun.

Seperti diketahui, dalam formula penentuan kenaikan upah tersebut, perhitungan yang digunakan berdasarkan atas inflasi, tingkat produktifitas buruh (alfa), dan Produk Domestik Bruto (PDB). “Jadi, dimana peran serikat buruh dalam penentuan upah?” tanya Said, Senin (28/9).

Dengan menggunakan formula tersebut, menurut Said, kenaikan upah buruh setiap 8,8% saja. Said mencontohkan, untuk daerah yang memiliki Upah Minimal Provinsi (UMP) kecil seperti di Boyolali, kenaikan upah tahunan para di daerah itu hanya sebesar Rp 75.000 per tahun.

Menurut Said, perhitungan Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap tahun masih dibutuhkan sebagai dasar penentuan upah tahunan. Sebab itu, dialog antara pihak pekerja dan pengusaha dalam penetapan kenaikan upah masih perlu dilakukan.

Saat ini Rancangan PP Pengupahan sudah selesai dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hayani Rumondang mengatakan dari perspektif pemerintah, pengesahan RPP tentang pengupahan ini akan menjamin keberlangsungan usaha bagi industri dan para pekerja.

Hayani menjelaskan, perubahan komponen yang digunakan untuk menghitung upah minimum tersebut digunakan untuk waktu lima tahun. Namun, kenaikan upah para pekerja tetap akan berlangsung setiap tahun. Dengan adanya formula tersebut, diharapkan tidak terjadi kenaikan upah yang tidak wajar.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, perhitungan besaran kenaikan upah sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara bagi pemberi kerja, penetapan kenaikan upah minimal untuk jangka lima tahun ke depan, lebih memudahkan perencanaan keuangan perusahaan.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: