Merdeka.com – Sejumlah anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PPP dan PKB mengusulkan agar RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Salah satu pasal dalam RUU tersebut, tercantum bahwa tidak memasukkan tindak pidana korupsi… Read More ›
Empat Fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menilai RUU tersebut dinilai penting dan mendesak lantaran pengampunan… Read More ›
Merdeka.com – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyatakan bahwa dari studi yang pernah dia dapatkan, bisa jadi korupsi malah baik. Pasalnya terjadi seiring dengan ramainya pembangunan. “Korupsi justru menjadi oli bagi pembangunan,” kata Fadli Zon di Warung Daun, Cikini,… Read More ›
Anda masih ingat dengan Hendra Saputra? Ya, ia adalah office boy yang tersandung kasus korupsi senilai Rp 23 miliar pada tahun lalu. Karena tak cermat menandatangani dokumen, Hendra harus mendekam di penjara atas tuduhan melakukan korupsi. Hendra menjadi alat bosnya… Read More ›
JAKARTA. Ruang gerak koruptor nampaknya kian terbatas! Pemerintah baru saja merilis Peraturan Pemerintah (PP) No 43/2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Juni ini memperluas kewajiban lapor… Read More ›
Forum Mahasiswa Kepulauan Madura (FP-MK) menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Koordinator FP-MK, Asip Irama pun menceritakan, masa kampanye Pilkada Kabupaten Sumenep pada 2010 lalu, calon bupati Busyro Karim yang berpasangan dengan Sungkono Sidik… Read More ›
Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan pengampunan spesial (Special Amnesty) berupa pidana pajak, pidana umum dan pidana khusus atau special amnesty bagi warga negara Indonesia yang membawa uang, aset dan harta kekayaannya yang parkir di luar negeri masuk ke Indonesia. Kebijakan… Read More ›
Secara prinsip, Presiden Joko Widodo mendukung penghapusan sanksi kepada pelaku tindak pidana umum dan khusus, di luar terorisme dan narkoba. Asalkan mereka memindahkan dana yang di parkir di luar negeri ke Indonesia. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit… Read More ›
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dan Bank Central Asia (BCA) Tbk. Dalam pemeriksaan kemarin (23/4), Hadi diperiksa selama enam jam…. Read More ›
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tapi kebijakan ini mendapat tantangan besar dari masyarakat. Alasannya : Kebijakan ini tidak adil dan rawan diboncengi koruptor. SALAH satu janji pemerintahan Jokowi di sektor perpajakan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 