Penerbitan Pengampunan Pajak Menuai Pro dan Kontra

taxPemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tapi kebijakan ini mendapat tantangan besar dari masyarakat. Alasannya : Kebijakan ini tidak adil dan rawan diboncengi koruptor.

SALAH satu janji pemerintahan Jokowi di sektor perpajakan ialah menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan yang akan berlaku tahun depan, sesudah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) selesai direvisi, dinilai solusi jitu jangka menengah untuk menarik kembali uang pengusaha Indonesia yang tersimpan di luar negeri, sekaligus menambah penerimaan pajak.

Disinyalir, duit milik warga asal Indonesia disimpan di bank di Singapura sangat besar. Estimasi konservatif versi Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) pimpinan Christianto Wibisono menyebut, jumlah dana parkir di rekening Asian Currency Unit (ACU) di bank luar negeri (offshore) sekitar US$ 160 miliar atau Rp 1.760 triliun, melebihi target pajak tahun ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1.294 triliun.

Namun, kebijakan tax amnesty dinilai bak pedang bermata dua. Forum Pajak Berkeadilan (FPB) menilai, tax amnesty akan menjadi alat kompromi para pemilik dana haram hasil korupsi. Bagaimana tidak? Sebab tax amnesty berlaku tak hanya bagi kejahatan perpajakan, juga bagi uang hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan sektor ekonomi lainnya.

Atas dasar itu FPB menilai tax amnesty tidak memberikan keadilan bagi wajib pajak yang taat pajak. “Kami khawatir tax amnesty digunakan oleh penjahat perpajakan dan penjahat sektor keuangan lain yang selama ini ngemplang pajak dan melakukan pencucian uang,“ kata peneliti kebijakan ekonomii Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, Minggu (29/3).

Apalagi kebijakan ini dinilai belum tentu efektif, Tahun 1984 dan 2008, kebijakan serupa pernah diterapkan. Kenyataannya, target penerimaan pajak hanya tercapai pada tahun 2008. Pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak jauh dari target. Pasalnya, penerapannya tidak dibarengi dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Refky Saputra, peneliti ekonomi dari The Indonesia Legal Roundtable mengatakan, kebijakan tax amnesty juga kontraproduktif terhadap upaya pengembalian aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri. Pasalnya, hasil kesepakatan negara-negara lain bahwa pengembalian aset hasil kejahatan yang disimpan di luar negeri dilakukan melalui empat tahap, yaitu pelacakan, pembekuan, perampasan, hingga pengembalian aset. Refly mencurigai, kebijakan tax amnesty berpotensi didomplengi oleh uang-uang hasil kejahatan.

16Catatan saja, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini masih mengejar aset Bank Century sebesar Rp 6 triliun di Hong Kong. Belum lagi pengembalian aset yang diduga milik mantan Presiden RI Soeharto dan keluarganya, serta dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini kasusnya belum tuntas. Selain itu, masih banyak aset yang sedang dikejar oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Alih-alih mendukung penerapan tax amnesty, FPB mendesak pemerintah agar memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem administrasi perpajakan Indonesia. Sebab sistem administrasi pajak disini lebih rumit dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Terakhir, menyusun roadmap kebijakan perpajakan Indonesia jangka pendek, menengah, dan panjang secara komprehensif bersama masyarakat.

Sebenarnya, pemberian tax amnesty bergulir saat pemerintah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Januari lalu. Sejumlah anggota DPR mendesak pemerintah memasukkan tax amnesty dalam revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan dimasukkan dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Penolakan dari organisasi masyarakat tak membuat rencana ini bakal surut. Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait tetap ingin kebijakan ini dilaksanakan. Sebab target penerimaan pajak pemerintah terus naik setiap tahun.

Lepas dari banyak perdebatan, revisi UU KUP telah masuk dalam prioritas legislasi tahun ini. Namun seperti apa rencana pemerintah soal tax amnesty, hingga kini belum jelas.

Belakangan, pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana tax amnesty. Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu bahkan akan mengeluarkan kebijakan mirip tax amnesty, yakni sunset policy jilid II, sebagai bagian kecil dari kebijakan tax amnesty.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: