Tenggat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi tahun 2022 tinggal empat hari lagi, yakni 31 Maret 2023. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengingatkan bahwa masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT harus menanggung konsekuensi denda administrasi hingga masuk penjara…. Read More ›
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Belakangan, RUU KUP ini berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan kini sudah disahkan dalam rapat Paripurna DPR menjadi… Read More ›
Tim Penyidik Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung menyerahkan tersangka dugaan pidana di bidang perpajakan berinisial IL kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus. Selain itu, PPNS Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga menyerahkan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih… Read More ›
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul… Read More ›
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya penghindaran pajak dapat dicegat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, beleid sapu jagad untuk investasi itu juga mengandung klausul perpajakan. Dalam hal perpajakan, UU Cipta Kerja mengatur ulang… Read More ›
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, bahwa adanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja justru memberi keringanan bagi pengemplang pajak. Sebab, kata Huba, ada beberapa pasal yang sanksinya dibuat ringan. “Kepatuhan pajak rendah, namun pemerintah seperti… Read More ›
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
JAKARTA. Keinginan Bank Indonesia (BI) untuk penyederhanaan mata uang rupiah dengan memangkas tiga angka nol di belakang atau redenominasi mendapatkan hadangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak parlemen menyebut saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan redenominasi rupiah. Setidaknya ada… Read More ›
JAKARTA, Posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667 triliun per 30 April 2017. Angka itu naik Rp 201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan. “Kalaupun masih tetap… Read More ›
JAKARTA. Transaksi melalui kartu kredit kini mulai masuk radar aparat pajak. Kebijakan tersebut bisa mempengaruhi prospek bisnis emiten di Bursa Efek Indonesia, terutama emiten perbankan dan ritel. Sekadar mengingatkan, melalui surat tanggal 23 Maret lalu, Kementerian Keuangan meminta bank menyerahkan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 