JAKARTA – Gayus Lumbuun, Hakim Agung Mahkamah Agung. menganggap pidana perpajakan terkait dengan perkara pidana lainnya. Menurutnya, perkembangan regulasi peraturan pidana akhir-akhir ini, pidana pajak, dikaitkan dengan pidana lainnya misalnya pidana korupsi. “Terdapat tiga undang-undang yang digunakan untuk memiskinkan koruptor…. Read More ›
KUP
Menkeu Kembali Mengancam soal Tax Amnesty
JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan akan menerapkan sanksi maksimal terhadap para wajib pajak (WP) badan atau orang pribadi yang tidak mengikuti pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sebagai bentuk keseriusan mereka, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meminta jajarannya menganalisis secara terperinci aktivitas… Read More ›
Dirjen Pajak: Badan Bisa Turun Menjadi 10%
Dirjen Pajak yakin tarih PPh badan bisa turun menjadi 10% jika basis pajak naik signifikan JAKARTA. Wacana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan terus bergulir. Tidak hanya turun dari 25% saat ini menjadi 17% seperti keinginan Presiden Joko… Read More ›
Sri Mulyani Pelajari Ulang Revisi UU Perpajakan
JAKARTA. Selain berniat memangkas anggaran belanja negara besar-besaran di tahun ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari kembali semua proses legislasi terkait revisi undang-undang (UU) Perpajakan. Dengan review ini, tidak tertutup kemungkinan pembahasan revisi UU tentang Ketentuan Umum… Read More ›
RUU KUP Singgung Badan Penerimaan Sampai Akses Data Bank
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro secara resmi menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Amandemen kelima UU Nomor 6 tahun 1983 tersebut akan menitahkan… Read More ›
Lembaga Pajak Diperkuat
JAKARTA – Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang –Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan. Dalam… Read More ›
DPR: RUU pengampunan pajak mencederai keadilan sosial
Merdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ketimbang menyiapkan beleid untuk pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, jika diterapkan, pengampunan pajak dinilai mencederai prinsip Keadilan Sosial terkandung… Read More ›
Menkeu: Ada 3-4 Pasal RUU Tax Amnesty yang Diperdebatkan DPR
Jakarta – Pasal yang akan menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah banyak. “Perkiraan saya, hanya 3-4 pasal yang akan jadi bahan diskusi,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro setelah memberikan pidatonya… Read More ›
Jokowi Diminta Sosialisasi Manfaat Pengampunan Pajak
Jakarta – Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan wajib pajak harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat ini Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih dibahas di DPR. “Setelah menyeragamkan persepsi… Read More ›
BEI Akan Kelola Dana Tax Amnanesty dengan Bursanomic
Jakarta – Otoritas bursa yakin bisa mengelola dana yang masuk kembali ke dalam negeri sebagai hasil tax amnesty atau pengampunan pajak, yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. “Bursa menawarkan bursanomic, saving berubah jadi investment,” ujar Direktur Utama Bursa Efek… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 