Lembaga Pajak Diperkuat

JAKARTA – Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang –Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.

Dalam draft RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini, otoritas pajak yang selama ini ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu), berubah menjadi lembaga baru yang langsung di bawah presiden. Fungsi utamanya adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan negara.

Perubahan dari sisi kelembagaan ini diikuti juga dengan kewenangan lain yang akan dimiliki Lembaga Perpajakan. Salah satunya antara lain, otoritas perpajakn ini bisa mengakses seluruh data yang terkait dengan data perpajakan, termasuk data pembayar pajak di perbankan.

Selama ini data perbankan memang bersifat rahasia, seperti yang diatur dalam UU Perbankan. Namun mekanisme pembukaan data wajib pajak belum dijelaskan secara rinci. Saat ini, pembukaan data wajib pajak di bank dilakukan pada tahap pemeriksaan pajak.

Rezim baru pajak

Lembaga ini ditargetkan bisa mulai efektif berjalan paling lambat pada 18 Januari 2018. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain memperkuat sisi kelembagaan, beleid ini juga akan memperbaiki semua sistem perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran hingga penyelesaian sengketa pajak. Termasuk perubahan definisi wajib pajak menjadi pembayar pajak.

Dia menjelaskan, salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dari sisi pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara yang lebh mendidik dan berkeadilan. Salah satunya dengan memberikan tarif lebih rendah bagi pembayar pajak yang dengan sukarela melaporkan pajaknya. Sedangkan pembayar pajak yang tidak patuh atau terlambat, dalam beleid ini akan ada sanksi administratif sebesar 1% dari nilai tagihan.

Langkah ini menjadi bagian dari reformasi sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah. Dengan reformasi ini maka kebutuhan pembiayaan pemerintah yang semakin besar dari pajak bisa terpenuhi. “Penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan negara,” kata Bambang, Kamis (9/6).

Bambang berharap, perubahan pasal-pasal tersebut bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Politisi dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika berharap RUU KUP ini membuat penerimaan pajak lebih terjamin. Sedangkan pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai RUU KUP ini belum rinci mengatur hal yang justru penting, seperti reposisi dan revitalisasi lembaga keberatan dan pemeriksaan pajak.

Kebijakan Pokok RUU KUP

Mendorong masyarakat untuk suka rela membayar pajak, caranya:

  • Mengubah terminologi “Wajib Pajak” menjadi “Pembayar Pajak”;

Membangun sistem pelayanan perpajakan yang mudah, cepat, dan murah dengan cara:

  • Memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi sebagai basisnya;

Membangun sistem pengenaan sanksi yang lebih mendidik dan berkeadilan, dengan cara:

  • Pengenaan sanksi yang lebih rendah terhadap Pembayar Pajak yang secara sukarela mengungkapkan ketidakpatuhan pembayaran pajaknya;

Membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, dengan cara:

  • Pembentukan basis data perpajaakn yang kuat yang bersumber dari data pihak ketiga dengan meniadakan kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan lain, sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment dalam pemungutan pajak dari masyarakat.

Sumber: Kontan, Jumat 10 Juni 2016

Penulis: Asep Munazat Zatnika

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: