JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR, Heri Budiman mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dengan masa berlakunya yang hanya hingga 31 Maret 2017, ia pun meragukan waktunya cukup untuk memproses gugatan… Read More ›
mahkamah konstitusi
UU Tax Amnnesty Dinilai Menabrak Prinsip Keterbukaan Informasi
JAKARTA. Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dianggap menabrak prinsip keterbukaan informasi. Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso menilai, pasal-pasal dalam UU tersebut malah terkesan menghalangi pihak-pihak tertentu dalam memberikan informasi dan data tentang adanya tindak pidana tertentu. Ia menyinggung… Read More ›
Karpet Merah Pengemplang Pajak, UU Tax Amnesty Akan Digugat
Jakarta, Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) akan menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. UU yang baru disahkan DPR pada 28 Juni lalu ini dianggap sebagai ‘karpet… Read More ›
Penyebab Kenaikan Harga, UU PPN dan PPnBM Digugat
JAKARTA. Koalisi masyarakat yang mengatasnamakan Pejuang Hak Pangan Rakyat menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat Penjelasan Pasal 4A ayat 2 huruf b dalam UU… Read More ›
Rame-rame Menolak Iuran Wajib Tapera
Iuran wajib tabungan perumahan tambah beban baru pengusaha & pekerja JAKARTA. Baru sehari disahkan menjadi Undang-Undang (UU), UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) langsung menuai kritik. Kritik keras datang dari para pengusaha dan pekerja yang terkena kewajiban baru untuk membayar iuran… Read More ›
BPJS Kesehatan Kembali Digugat
Jakarta. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya disektor kesehatan masih menuai masalah. Seorang karyawan PT Bukit Muria Jaya bernama Agus menggugat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini melayang karena… Read More ›