Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR, Sofyan Djalil sedang menjadi sorotan. Rupanya, istilah omnibus law pertama kali diperkenalkan olehnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Sofyan mengetahui istilah tersebut lantaran menapaki pendidikan di Amerika Serikat…. Read More ›
omnibus law
Rusun Buat Asing Dipatok di Atas Rp 1 M
Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan menuai kritik. Salah satunya soal izin kepada warga negara asing yang ingin memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Menurut Komite Perizinan dan Investasi Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul LG… Read More ›
Sri Mulyani Blak-Blakan Soal Dividen Bebas Pajak di RI
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembebasan PPh atas dividen tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan… Read More ›
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa pasal yang membuat kepastian usaha terutama di sektor pajak menjadi lebih mudah via UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada Senin pekan ini. Menurut Sri Mulyani beberapa pasal yang… Read More ›
UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak Terkecuali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Sri Mulyani mengatakan perubahan rezim pemajakan ini tampak dari ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal… Read More ›
Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Dianggap ‘Siluman’, Ini Pembelaan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi seputar munculnya tunduhan ‘klaster siluman’ untuk kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian… Read More ›
Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN
Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi ke awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh… Read More ›
Manuver Revisi Empat UU Pajak lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya memasukkan poin-poin omnibus law perpajakan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10). Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi… Read More ›
Di UU Cipta Kerja, Dividen Bebas Pajak Asal Diinvestasikan di Indonesia
Pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam klaster perpajakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pada Pasal 111 beleid itu tertulis, pengecualian PPh atas… Read More ›
Pemerintah Sebut UU Cipta Kerja Hapus Perizinan Penghambat Usaha
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara keseluruhan didominasi terkait dengan masalah perizinan. Dengan disahkannya UU ini, pemerintah telah memangkas seluruh perizinan yang menghambat pembangunan usaha. “Nah itu sebenernya yang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 