BANDUNG — Dinas Pelayanan Pajak(Disyanjak) Kota Bandung, terus berusaha mengejar target pajak. Dari target total penerimaan pajak di Kota Bandung Rp 2,18 triliun, hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1,25 triliun. Menurut Kepala Disyanjak, Ema sumarna, hingga saat ini… Read More ›
pajak bumi dan bangunan PBB
Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp 728,7 Triliun
JAKARTA. Realisasi penerimaan pajak hingga 25 September 2016 baru mencapai Rp 729,7 triliun. Jumlah itu sama dengan 52,3% target penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBNP) 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 triliun. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi… Read More ›
Insentif Properti
Pemerintah terus memberikan sejumlah insentif untuk sektor properti. Sebut saja, bagi perusahaan properti yang menerbitkan Dana Investasi Real Estate (DIRE) pemerintah memangkas pajak penghasilan final (PPh) dari 5% menjadi 0,5% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari… Read More ›
Perhatikan, telat bayar PBB kini dikenakan denda 2 persen per bulan
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam aturan anyar ini disebutkan, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi… Read More ›
Telat Bayar PBB, Sanksi Denda 2% Menanti
JAKARTA. Pemerintah mempertegas denda administrasi sebesar 2% per bulan untuk wajib pajak (WP) yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penegasan itu keluar lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penertiban surat tagihan PBB. Humas Ditjen… Read More ›
Empat Layanan Tanah Bertarif Rp 0
JAKARTA. Untuk menarik minat pengembang properti tipe rumah sederhana, pemerintah memberikan fasilitas khusus berupa pembebasan biaya tarif pelayanan pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif… Read More ›
Pungutan Akan Dipangkas
UNTUK menumbuhkan ekonomi di Batam, pemerintah berencana memangkas pungutan di wilayah tersebut. Pemangkasan dan penyederhanaan pungutan dilakukan seiring dengan rencana pemerintah mengubah status Batam dari zona perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menteri Agraria… Read More ›
PPh dan Fee Eksplorasi Migas Dicoret dari Penerimaan Negara
Pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh), bonus-bonus, serta imbalan atau fee dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi dari daftar penerimaan dan pengeluaran di rekening minyak dan gas bumi. Ketentuan ini berlaku efektif per 23 September 2015 atau sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan… Read More ›
Baru Kontrak Dihadang Pajak
Perusahaan minyak dan gas dikenal sebagai kantor tajir, dengan duit berlimpah. Setidaknya, persepsi tersebut yang terpatri di benar publik. namun tidak semua orang memahami bahwa investasi di bidang migas penuh risiko. Selain harus menggelontorkan duit bejibun, tidak semua perusahaan migas… Read More ›