Telat Bayar PBB, Sanksi Denda 2% Menanti

JAKARTA. Pemerintah mempertegas denda administrasi sebesar 2% per bulan untuk wajib pajak (WP) yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penegasan itu keluar lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penertiban surat tagihan PBB.

Humas Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, ada tiga tujuan penerbitan PMK itu. Pertama, memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Sebab sebelumnya ketentuan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB hanya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak. “Posisi PMK yang lebih tinggi membuat kepastian hukum makin kuat,” kata Mekar, Kamis (19/5). Kedua, merevisi aturan Perdirjen tentang masalah pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan serta BPHTB yang dialihkan ke pemerintah daerah. Ketiga, memperjelas mekanisme penerbitan STP.

PMK ini juga mencabut PMK nomor 253 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB. Dengan pencabutan ini maka WP tidak dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan SKP PBB.

Sumber: Harian Kontan 20 Mei 2016

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: