pajak

Penambang Menyerahkan Lahan Tambang ke Negara

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menarik areal tambang batubara seluas 15.130 hektare dari perusahaan batubara. Penarikan lahan in merupakan hasil penandatanganan amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di 12 perusahaan. Amendemen tersebut sudah diteken pada… Read More ›

Swasta Tak Boleh Distribusikan Air Minum

Investor swasta boleh berinvestasi dalam pembangunan pipa, tapi distributornya BUMN/BUMD JAKARTA. Pemerintah membatasi ruang gerak swasta dalam bisnis sistem penyediaan air minum (SPAM). Ke depan, swasta hanya boleh berinvestasi dalam penyediaan dan pengolahan air baku dan pembangunan jaringan distribusi. Sedangkan… Read More ›

Pengembang Gencar Bangun Rusunami

JAKARTA. Pengembang properti langsung tancap gas begitu pemerintah mengerek harga jual rumah susun milik (rusunami) yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 250 juta per unit. Apalagi beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.10/2015 mulai berlaku… Read More ›

Pengusaha Wajib Lapor Debit Produksi Air

Jakarta. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121/2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Lewat beleid ini, pemerintah memperketat pengawasan pengusahaan air, khususnya air tanah di Indonesia. Salah satu pengawasannya, tiap perusahaan pengguna air tanah wajib melaporkan penggunaannya tiap bulan…. Read More ›

Bisa Gandeng Swasta Di Air

Pemerintah membatasi peran swasta dalam pengusahaan sistem penyediaan air minum. Pembatasan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada dasarnya, beleid ini menyebutkan penyelenggaraan SPAM harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik… Read More ›