Merdeka.com – Salah satu anggota DPR pengusul RUU Pengampunan Nasional Hendrawan Supratikno kembali menegaskan bahwa dalam Pasal 10 RUU tersebut memang ditujukan untuk mengampuni para koruptor. Namun dengan syarat uang dari hasil korupsinya dikembalikan ke negara. Hendrawan pun membantah pernyataan… Read More ›
Merdeka.com – Partai Golkar salah satu yang setuju dengan Rancangan Undang-Undangan Pengampunan Nasional. Golkar menilai, RUU tersebut dapat memberikan pemasukan pajak untuk negara. RUU Pengampunan Nasional juga memperbaiki ekonomi negara yang sedang melemah. “Kalau Golkar menyetujuinya, ini adalah upaya bagaimana… Read More ›
Merdeka.com – Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional tidak efektif untuk mendorong peningkatan pendapatan negara dari pajak. Pasalnya, tarif uang tebusan dalam RUU tersebut hanya sebesar tiga persen dari total harta yang ada di luar negeri…. Read More ›
Merdeka.com – Pengampunan pajak yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional tidak bisa diterapkan pada tahun ini. Lantaran, para Wajib Pajak (WP) belum percaya pada pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan pengampunan pajak lebih tepat diterapkan… Read More ›
Untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi yang tengah melilit perekonomian Indonesia, Rabu (7/10/2015), pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap III. Paket ini untuk melengkapi dua paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu. Melalui dua paket… Read More ›
ANYER. Walau kuartal III telah berlalu, namun realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 686,27 triliun atau sekitar 53,02% dari target penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294,26 triliun. Pencapaian ini minus 0,26%… Read More ›
Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana memperketat pemeriksaan impor barang dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangann bebas dengan Indonesia. Pengetatan pemeriksaan, dilakukan untuk mencegah masuknya barang impor dengan dokumen palsu. Alasannya lain mengapa pemeriksaan perlu… Read More ›
DITJEN Pajak mengaku telah memberikan insentif pengurangan pajak tax holiday maupun tax allowance kepada 11 perusahaan pada tahun ini. Kepala Sub Direktorat Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Ditjen Pajak Setyadi Aris bilang, fasilitas tax allowance diberikan kepada 10 perusahaan, sedangkan… Read More ›
Jakarta. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya disektor kesehatan masih menuai masalah. Seorang karyawan PT Bukit Muria Jaya bernama Agus menggugat Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini melayang karena… Read More ›
Jakarta. Keputusan Indonesia untuk tak lagi menjadikan Australia sebagai satu-satunya negara tujuan impor daging sapi, dan sapi bakalan sepertinya membuat negara tersebut khawatir. Pemerintah negeri kanguru ini pun berupaya melobi pemerintah Indonesia agar tetap mendatangkan sapi dari Australia. Hal menjadi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 