Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengatakan, kepemilikan tanah di Indonesia sangat tidak adil. Sebab, sekelompk kecil orang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas. Sofyan mengakui, tidak ada data pasti soal berapa besar ketimpangan tersebut…. Read More ›
PDRD
Ini 5 Hal Penting PDRD pada UU Cipta Kerja, dari Izin Gangguan sampai Sanksi
Salah satu isi dalam Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang masih terus dibahas. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memahami isi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait PDRD tersebut. Pemerintah sendiri tengah menyerap aspirasi… Read More ›
Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) dapat diintervensi jika tak sejalan… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
Apes! Kewenangan Dipreteli, Pemda Harus Kasih Insentif di UU Ciptaker
Selain kewenangan penetuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dirampas melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif usaha kepada pelaku usaha. Ketentuan ini semua diatur dalam Omnibus Law Ciptaker yang baru disahkan… Read More ›
Rumus Hitungan PBB P2
PEMERINTAH daerah, dalam hal ini pemkot dan pemkab menetukan nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Nilai NJOP… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 