Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengusulkan agar penerimaan cukai rokok dapat digunakan untuk menambal defisit atau selisih ketidaksesuaian (mismatch) antara iuran dan biaya manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan. Tahun ini, diperkirakan defisit mencapai Rp9 triliun. ?Direktur Kepatuhan Hukum… Read More ›
pemeriksaan pajak
Aturan Pengawasan Post Border Rampung Oktober
Kebijakan tentang pengawasan post-border sebagai aturan dari Paket Kebijakan Ekonomi XV akan rampung Oktober mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan adanya aturan tersebut tidak akan merubah tata niaga ekspor impor…. Read More ›
PAKET KEBIJAKAN XV: Pengawasan Post Border Dinilai Picu Kebocoran Impor
Rencana pemerintah untuk mengubah proses pengawasan menjadi di luar kawasan pabean atau post borderseperti yang diatur dalam paket kebijakan XV nampaknya harus dikaji ulang. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan jika aturan tersebut diterapkan, tingkat kebocoran impor justru dikhawatirkan akan lebih besar…. Read More ›
Banyak Usaha Besar yang Enggan Disurvei BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengaku kesulitan mendapatkan data Sensus Ekonomi (SE) lanjutan tahun 2017 dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa Tengah. Kepala BPS Jateng, Margo Yuwono mengatakan, ada sebagian kecil perusahaan yang sulit untuk dimintai data dari petugas sensus…. Read More ›
Soal Transportasi Daring, Ketegasan Pemerintah Diharapkan
Ketegasan pemerintah diharapkan terkait soal transportasi dalam jaringan (online). Salah satunya mengenai penerapan pajak. Sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com hari ini, pengamat transportasi Agus Pambagio mengingatkan ihwal pajak ini. Perusahaan taksi konvensional menanggung pajak. Hal yang sama juga harus dikenakan terhadap taksi online…. Read More ›
Penghitungan ‘Tax Allowance’ Diusulkan Berbasis Angka Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah mengkaji usulan pengubahan basis penghitungan besaran insetif tax allowance yang dapat diperoleh investor. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan basis penghitungan tax allowancemestinya merujuk kepada tingkat penyerapan tenaga kerja, bukan kepada besaran realisasi nilai investasi. “Kami membaha dengan Kementerian Keuangan agar fasilitas tax… Read More ›
Kemenperin Usul Pemberian Tax Allowance Berbasis Serapan Tenaga Kerja
Kementerian Perindustrian tengah memacu daya asing dan produktivitas industri nasional, khususnya sektor padat karya yang berorientasi ekspor agar mampu berkompetensi di pasar internasional. Langkah strategis yang dilakukan adalah mengusulkan skema pemberian insetif fiskal untuk sektor tersebut bisa berbasis jumlah penyerapan… Read More ›
Djarot: MoU dengan KPK Permudah Pengawasan Pajak Harta Koruptor
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai integrasi data pajak dan retribusi daerah. Integrasi ditujukan untuk pengawasan pajak harta dari koruptor. “Kalau ada kasus, misalnya tersangka dan barangnya itu disita oleh KPK, maka KPK… Read More ›
Aturan pajak bikin galau WP patuh
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bergeming. Pro kontra penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 tidak membuat upaya otoritas pajak mencari harta tersembunyi mengendur. Apalagi menurut Ditjen Pajak, beleid yang mengatur pemungutan pajak atas harta bersih yang tak tercantum di surat pemberitahuan… Read More ›
Artis Atau Istri Pejabat Yang Baru Pulang Pelesir, Diperiksa Juga Dong
Bea Cukai mengendus ‘aksi tipu-tipu’ pengakalan pajak pembelian barang dari luar negeri. Kini, terhadap barang yang dicurigai hasil beli di luar negeri tetap dikenakan pajak. Kabar ini diungkapkan Kepala Bea dan Cukai Soekarno Hatta Erwin Situmorang. Menurutnya, banyak orang Indonesia… Read More ›