Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri 3,7 juta ton. Volume impor lebih tinggi dari rekomendasi dan estimasi kebutuhan versi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP) sebanyak 2,2 juta ton. Ada selisih 1,5 juta ton kebutuhan… Read More ›
pemeriksaan
Jumlah Barang Impor yang Diawasi Turun Belum Bikin Jokowi Puas
Pemerintah berencana menurunkan jumlah barang impor yang diawasi secara ketat dan masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jumlah barang yang diturunkan dari 5.229harmonized system (HS) code menjadi 2.256 HS code. Namun jumlah penurunan barang tersebut belum membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) puas. Menurut dia, harusnya jumlah… Read More ›
Barang kategori Larangan Terbatas impor di pelabuhan dipangkas
Pemerintah menyederhanakan tata niaga impor. Penyederhanaan mereka lakukan dengan mengurangi pemeriksaan barang impor yang masuk dalam kategori larangan terbatas di pelabuhan. Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan saat ini jumlah nomor kode statistik barang ekspor dan impor (HS) 10.826. Dari jumlah… Read More ›
Pasca Beleid Lartas, Perizinan Impor Menyusul Disederhanakan
Pemerintah berencana menyederhanakan perizinan barang impor demi mempermudah verifikasi bahan baku impor yang kemudian bisa segera digunakan untuk proses produksi. Berdasarkan HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), saat ini masih terdapat 1.073 barang impor yang perlu melalui perizinan dari… Read More ›
Pemangkasan Jenis Barang Impor yang Diperiksa di Pelabuhan Berlaku Hari Ini
Pemangkasan jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) mulai diberlakukan hari ini. Dari sebelumnya, 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS. Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting untuk diperiksa di pelabuhan akan… Read More ›
1 Februari, Berlaku Penyederhanaan Pengawasan Barang Impor
Persoalan pengawasan ketentuan larangan dan atau pembatasan sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Karena dianggap menghambat impor. Maka, diambil kebijakan pengalihan pengawasan dari border (yakni pelabuhan) ke post border. Melalui upaya itu, akan ada barang-barang impor yang tidak perlu diperiksa lagi… Read More ›
Aturan Penyederhanaan Tata Niaga Impor Segera Dirilis, Cek Isinya
Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan penyederhanaan tata niaga impor dengan menggeser area pemeriksaan barang impor yang masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jika sebelumnya seluruh barang kategori lartas di periksa di wilayah kepabeanan (border) seperti pelabuhan, kini sebagian akan diperiksa di luar wilayah kepabeanan… Read More ›
BKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depan
Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baiktax allowance dan tax holiday kian sepi peminat. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, sampai sekarang yang memanfaatkan tax allowance sebanyak 138 wajib pajak. Sementara tax holiday hanya 5 wajib pajak. Di 2017, hanya sembilan WP terima tax allowance. Sebaliknya, tak ada perusahaan… Read More ›
Kotamobagu, Daerah Pertama Serahkan SPT Tahun 2017
Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menghadiri kegiatan Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di Kantor Pajak Kotamobagu, Sulawesi Utara. Didampingi Komandan Kodim (Dandim) 1303 Bolmong, Letkol Inf. Sampang Sihotang, Kepala Kejaksanaan Negeri (Kajari) Kotamobagi, Dasplin serta… Read More ›
KPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama Tingkatkan Angka Kepatuhan Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sepakat meningkatkan kepatuhan bagi para wajin pajak di Indonesia. “Banyak yang didiskusikan tetapi ada niat kesepakatan untuk bekerja sama memastikan tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat. Apakah itu “sharing information”,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 