JAKARTA – Kehadiran pajak di Indonesia tentunya sangat membantu pemerintahan, terutama dalam pembangunan nasional serta peningkatan ekonomi Indonesia. Itulah tujuan dari adanya pajak untuk kepentingan nasional. Dari tujuan tersebut tentunya dapat dijadikan sebuah pedoman mengenai cara untuk menentukan perubahan sistem… Read More ›
penerimaan negara
Pajak Pertambahan Nilai RI Paling Rumit di Dunia
Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diharapkan segera dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi itu perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara usai program pengampunan pajak. “Di semester II ini tidak ada lagi penerimaan dari tax amnesty, seperti… Read More ›
Jumlah Wajib Pajak Bisa Naik dengan KTP-El, Ini Alasannya
JAKARTA — Pemerintah diminta mempertimbangkan untuk segera merealisasikan identitas tunggal (single identity) dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hal ini menyusul kebijakan pemerintah untuk mengintip data nasabah yang memiliki saldo rekening di atas Rp 1 miliar. Ekonom Senior Aviliani menilai,… Read More ›
Sri Mulyani Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI Terkini
Jakarta – Berlokasi di Rumah Dinas, Komplek Widya Chandra, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menceritakan tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini. Setiap pertengahan tahun atau di Juni pemerintah selalu dihadapkan dengan beberapa agenda penting dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti menyelesaikan… Read More ›
Soal Keringanan Pajak Motor Listrik, Garansindo: Kami Tawakal Saja
Jakarta – Garansindo tahun ini akan memperkenalkan skuter listrik buatan anak negeri, Gesits. Garansindo tak berharap banyak soal keringanan pajak motor listrik. CEO Garansindo, Muhammad Al Abdullah menyebut, dari segi regulasi sebenarnya motor listrik sudah bisa digunakan di Indonesia. Itu… Read More ›
Mandiri minta nasabah tidak khawatirkan kewajiban pelaporan
Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak. “Tidak perlu khawatir… Read More ›
OJK Siap Atur Konglomerasi Perusahaan Keuangan
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan induk (holding company) dan membuat definisi baru tentang KK. POJK tentang PIKK ini merupakan salah satu implementasi… Read More ›
Perusahaan Konglomerasi Wajib Bentuk Holding Dengan Tenggat 1 Januari 2019
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan masih dalam tahap penyelesaian peraturan terkait dengan penataan struktur konglomerasi keuangan melalui kewajiban pembentukan perusahan induk konglomerasi keuangan atau holding company. Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aditya Jayaantara… Read More ›
Akumindo Tak Puas Perubahan Batas Saldo
JAKARTA- Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) tak puas atas perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan batas saldo nasabah yang wajib dilaporkan perusahaan jasa keuangan menjadi Rp 1 miliar. Kenaikan batas saldo itu dinilai belum mencerminkan kepastian hukum yang… Read More ›
Turunkan Pungutan OJK
Terpilihnya bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan momentum perbaikan kebijakan sektor jasa keuangan, termasuk besarnya pungutan yang membonsai industri di Tanah Air. Pungutan tahunan untuk membiayai OJK ini tidak adil dan bahkan tak masuk akal sehat, karena dihitung berdasarkan… Read More ›