Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan terus melakukan reformasi pajak di dalam negeri, salah satunya menindak tegas masyarakat Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, saat ini wajib pajak memiliki penilaian khusus oleh kantor pelayanan pajak… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 26 Mei 2022 penerimaan sudah mencapai Rp 679,99 triliun. Realisasi ini tumbuh 53,05% dari target di APBN yang sebesar Rp 1.265 triliun. Penerimaan ini bertambah Rp 112,39 triliun dari akhir April 2022 kemarin… Read More ›
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan soal heboh transaksi e-Money kena pajak usai terbitnya aturan baru soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ditjen Pajak menilai uang dan dompet elektronik macam e-Money bukan merupakan barang kena pajak. Meski begitu, kegiatan layanan uang dan… Read More ›
Pandemi Covid-19 mendorong transformasi digital semakin cepat dan berkembang pesat. Transformasi digital sektor perdagangan lewat platform digital mengubah transaksi dari yang semula konvensional menjadi elektronik. Akibatnya basis pengenaan pajak pun harus mengikuti perkembangan. “Karena platformnya berpindah dari konvensional ke elektronik,… Read More ›
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, platform digital seperti platform belanja online (e-commerce) harus menjadi mitra pemerintah dalam menaikkan penerimaan pajak. Pasalnya, sejak 1,5 tahun terakhir, platform daring sudah mendominasi perekonomian. Hal ini membuat penerimaan pajak dari bisnis konvensional sedikit… Read More ›
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah biaya baru untuk pendaftaran akuntan profesional asing sebesar Rp9 juta per izin per orang. Izin berlaku untuk 3 tahun. Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018… Read More ›
Pemerintah mereklasifikasi jenis serta menambah saluran pembayaran penerimaan negara untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib bayar. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pelaporan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun wajib pungut dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara atau MPN…. Read More ›
Relaksasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memberi karpet merah kepada para konglomerat. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI sejak tahun 2018. Sejak tahun itu, pemerintah telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan senilai lebih dari 246,7 miliar Euro dari pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan… Read More ›
Pemerintah mengakui, untuk mendorong kepatuhan dan penerimaan negara, reformasi pajak harus dilakukan. Namun untuk melakukan reformasi pajak, dibutuhkan negara lain untuk bisa saling bekerja sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk yang besar,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 