JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak kehilangan akal menghadapi modus nasabah yang memecah saldo di rekening bank. Misalnya, nasabah mempunyai rekening dengan saldo Rp 1 miliar. Untuk menghidari pelaporan pajak, nasabah memecah menjadi lima rekening bersaldo… Read More ›
penerimaan negara
Indef: Akses Informasi Keuangan Perlu Aturan Hukum Jelas
Jakarta, Indonesia kini memasuki era keterbukaan informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan aturan hukum jelas dan membenahi administrasi perpajakan untuk mendukung akses keterbukaan informasi keuangan tersebut. Untuk itu, pemerintah menerbitkan… Read More ›
DPR: Saldo Minimal WNI dan WNA yang Bisa Diintip Pajak kok Beda?
Kementerian Keuangan telah menaikkan batas minimal saldo rekening nasabah lokal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Sementara untuk nasabah asing, berdasarkan perjanjian internasional ditentukan minimal saldo sebesar… Read More ›
Waspadai Aksi Pecah Rekening
JAKARTA – Kemungkinan aksi pemecahan rekening membayangi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses data nasabah-nasabah besar, untuk menghindari ketentuan wajib lapor. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin tindakan tersebut masih dapat terpantau. Dia mengatakan, jika satu nasabah memiliki dana… Read More ›
Penaikan PKB/BBNKB Angkutan Umum Barang Tak Untungkan Kereta
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia menilai penaikan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada angkutan umum barang tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peralihan pengguna kereta barang. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia… Read More ›
Pecah Saldo Rp1 Miliar Pelanggaran
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaransi membuka seluruh data rekening nasabah bersaldo Rp1 miliar. Termasuk pemecahan saldo pada sejumlah rekening untuk menghindari pelaporan pajak. Trik licik nasabah semacam itu, tetap menjadi buruan untuk ditelisik. Misalnya, nasabah… Read More ›
Pemerintah persempit gerak penghindar pajak
JAKARTA. Indonesia menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di kantor pusat Organization for Economic Cooperatuon Development (OECD) di Paris, Prancis, Kamis (8/6). MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral. Asal tahu saja, tax… Read More ›
Penerimaan Berpotensi Naik 1%
JAKARTA – Aturan pemerintah mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai dapat mendorong penerimaan negara sebesar satu persen. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasannya sehingga target tersebut dapat tercapai. Untuk optimalisasi penerimaan negara dari pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More ›
Advokat Biasa Dilarang Bela Kasus Pajak, Warga Gugat ke MK
Jakarta – Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak sembarang advokat bisa membela kliennya di Pengadilan Pajak. Sebab, UU menyaratkan advokat itu harus lulus sertifikasi yang diatur Menteri Keuangan. Merasa ada yang janggal, warga Tangerang, Cuaca menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan… Read More ›
Ditjen Pajak Intip Data Nasabah, Awas Kejadian 1998 Terulang
JAKARTA – Pemerintah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI). Pasalnya jika tidak, menurut Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani potensi terulangnya tragedi 1998… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 