PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2016 TENTANGPEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN… Read More ›
penerimaan negara
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang… Read More ›
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2016 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2016TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1)… Read More ›
Asa Dari Amnesti
Program amnesti pajak Indonesia diakui menjadi salah satu program pengampunan pajak yang tersukses di dunia. Ini dilihat dari sisi nominal yang berhasil dihimpun. Merujuk data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 1 November 2016, uang tebusan yang masuk telah mencapai Rp… Read More ›
Bappenas usulkan asuransi khusus pekerja dari risiko PHK
Jakarta. Pemerintah berencana memberikan asuransi untuk melindungi pekerja dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema asuransi khusus ini diharapkan tidak hanya menolong pekerja yang terkena PHK untuk bertahan hidup, namun juga bisa digunakan oleh pengangguran yang masih dalam proses mencari… Read More ›
Pencairan JHT Akan Balik ke Aturan Lama
JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengembalikan aturan pencairan dana jaminan hari tua (JHT) ke aturan lama sepertinya sudah bulat. Lembaga kerjasama (LKS) tripartit nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja dan organisasi pengusaha sepakat untuk mengembalikan aturan pencairan dana JHT… Read More ›
Bank Dunia: Program Amnesti Pajak RI Kurangi Risiko Fiskal
Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Dunia mengapresiasi program kebijakan amnesti pajak Indonesia yang telah digaungkan sejak beberapa bulan lalu. Dalam “Laporan Ekonomi Triwulanan Indonesia, Oktober 2016: Tekanan Mereda” yang dikeluarkan Bank Dunia menyebut penerimaan lebih tinggi dari program amnesti pajak membantu mengurangi risiko fiskal…. Read More ›
UMKM Masih Mendominasi Amnesti Pajak Periode II
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keikutsertaan amnesti pajak periode kedua hingga akhir Oktober ini masih didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, perolehan uang tebusan sepanjang Oktober ini,… Read More ›
Periode dua, ada 1.355 wajib pajak ikuti tax amnesty
MAKASSAR – Memasuki periode kedua program tax amnesty sejak 1 Oktober lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kantor wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara) mencatat sudah ada 1.355 wajib pajak yang mengikuti tax amnesty. Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil DJP Sultanbatara… Read More ›
Proyek Infrastruktur Banjir Dana Segar
JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai total Rp93,73 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap dana repatriasi dan tebusan dari program amnesti pajak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyatakan pihaknya… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 