penerimaan pajak

WH Sandera Pajak ke-10 di Indonesia

TEMPO.CO , Pontianak: WH, pengusaha asal Kabupaten Sanggau, adalah pengusaha ke-10 di Indonesia yang dikenakan sandera badan atau gijzeling karena tak membayar pajak. “Sebelumnya, kita sudah melakukan sandera badan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau,” kata… Read More ›

Karpet Merah bagi Koruptor Buronan

JAKARTA. Pemerintah harus hati-hati menerapkan rencana pengampunan pajak (tax amnesty). Niat ini bisa memicu polemik hebat dan bak memberi cek kosong pada koruptor yang kabur ke luar negeri. Peluang itu ada karena tak sekadar memberi ampun bagi pengemplang pajak, pemerintah… Read More ›

Menteri: Target Pajak Rp 1.295 T Mungkin Tak Tercapai

Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui ada kemungkinan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 1.295 triliun pada akhir tahun tidak tercapai. “Kami sudah hitung dengan skenario pesimistis. Penerimaan pajak shortfall-nya (bisa mencapai) Rp 120 triliun,” katanya saat… Read More ›

Mebel, Elektronik & Aksesori Bebas PPnBM

Jakarta. Demi mendongkrak daya beli masyarakat, kementerian keuangan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan atas Pajak Penjualan atas Barang Sangat Mewah atau PPnBM. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, beberapa jenis barang yang tidak akan dikenakan PPnBM, antara lain, furnitur dan mebel,… Read More ›

Jurus Penyelamat Daya Beli

Penghasilan tak kena pajak (PTKP) akan naik menjadi Rp 36 juta per tahun JAKARTA. Ada kabar gembira bagi para wajib pajak perorangan. Setelah memberikan insentif ke wajib pajak badan, pemerintah akan mengerek batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak… Read More ›

Aturan TKDN Ponsel dan Network Segera Dirilis

JAKARTA-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) siap menerbitkan beleid Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk bisnis 4G Long Term Evolution (LTE). Beleid ini menjadi dasar kewajiban kandungan lokal untuk handset 30% dan network (jaringan) mencapai minimal 40%. Menteri Komunikasi dan Informatika… Read More ›