JAKARTA. Isi Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak, terus menjadi tarik ulur. Salah satu poin krusial itu adalah tarif tebusan yang harus dibayar oleh pengemplang pajak sebelum di ampuni. Seluruh Fraksi di Komisi XI DPR sudah mengajukan Daftar Inventaris Masalah (DIM)…. Read More ›
pengemplang pajak
Rajin-rajinlah Belanja agar Ekonomi Tumbuh Tinggi
Belanja masyarakat diandalkan menarik pertumbuhan ekonomi tahun ini Setelah pemerintah berniat menghemat belanja rutinnya, konsumsi masyarakat menjadi satu-satunya harapan mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah disarankan menjaga inflasi dan memberi insentif. Berbagai jurus pemerintah untuk memutar roda ekonomi belum memperlihatkan dampak. Selama… Read More ›
Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 Segera Dibahas
JAKARTA. Pemerintah tengah bersiap untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Rencananya, paket kebijakan baru ini akan dibahas mulai pekan depan setelah Presiden Joko Widodo kembali dari kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia selama 15-18 Mei. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian… Read More ›
Belanja lambat, dana daerah mengendap Rp 220 T
JAKARTA. Besarnya dana transfer untuk pemerintah daerah ternyata tak diiringi dengan penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Akibatnya, dana transfer yang masih teronggok di bank kian banyak. Dana itu pun sia-sia karena digunakan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, hingga akhir April 2016… Read More ›
Cermati Perubahan Lapisan PPh Pribadi
JAKARTA. Yuk, kita cermati niat pemerintah yang akan mengutak-atik lapisan (layer) kelompok tarif pajak pribadi. Perubahan layer kelompok tarif pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk orang pribadi bisa berdampak pada setoran pajak kita. Kini rencana itu tengah digodok Badan… Read More ›
DPR: RUU pengampunan pajak mencederai keadilan sosial
Merdeka.com – Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ketimbang menyiapkan beleid untuk pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, jika diterapkan, pengampunan pajak dinilai mencederai prinsip Keadilan Sosial terkandung… Read More ›
“Tax Amnesty” di Beberapa Negara Tidak Efektif, Ini Penyebabnya…
JAKARTA, KOMPAS.com — Realisasi penerimaan pajak yang kecil dapat mengganggu target belanja pemerintah dalam APBN. Hal ini disampaikan oleh ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, di Jakarta, Selasa (29/3/2016). Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini,… Read More ›
Empat Pasal Mengganjal RUU Pengampunan Pajak
JAKARTA – Pemerintah masih yakin rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty akan selesai akhir Mei 2016. Proses sidang kurang dari dua pekan itu dinilai cukup membahas 27 pasal di RUU tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, dari 27… Read More ›
Ahok sebut sensus ekonomi tak ada kaitannya dengan pajak
Merdeka.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjadi orang pertama yang didatangi petugas sensus ekonomi. Ahok minta warga Ibu Kota untuk mendukung sensus ini dan menerima petugas ketika datang ke tiap rumah warga. Ahok menegaskan, sensus ekonomi ini… Read More ›
Kemenkominfo Rilis Rancangan Aturan untuk Google dkk
KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merilis naskah Rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Jika sudah disahkan, naskah tersebut akan menjadi Permen yang mengatur eksistensi Facebook, WhatsApp, Google, Netflix, dan layanan sejenisnya. Dengan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 