Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) soal iuran dan manfaat pension yang diselenggarakan oleh dana pensiun (dapen) sejatinya bukanlah barang baru. Calon beleid ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2012. Namun, rancangan regulasi ini dinilai… Read More ›
JAKARTA. Desakan untuk mengembalikan aturan penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) kembali muncul. Kali ini, serikat buruh meminta pemerintah untuk mengembalikan program JHT seperti yang tertuang dalam aturan alama yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT…. Read More ›
Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›
Perusahaan migas multinasional asal Amerika Serikat, Chevron, sedang menawarkan pensiun dini kepada sekitar 1.500 karyawannya di berbagai daerah, demi menghemat operasional perusahaan akibat harga minyak kian anjlok. Sumber KONTAN yang terlibat dalam program pensiun dini ini bilang, selain diberikan uang… Read More ›
JAKARTA. Pembahasan aturan tentang perubahan mekanisme iuran pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) terancam molor. Hingga kini, beberapa poin aturan yang termuat dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar mekanisme pensiun PNS belum disepakati. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara… Read More ›
JAKARTA. Gelombang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan belakangan memantik masalah baru. Adanya potongan pajak final (PPh 21) 5% sampai 30% atas iuran JHT mulai disoal para buruh. Banyak organisasi buruh yang mempertanyakan adanya perlakuan… Read More ›
TEMPO.CO, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan punya empat program, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Dua program yang pertama tengah menjadi perbincangan karena besaran iuran dan manfaatnya baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah peraturan pemerintah…. Read More ›
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengubah aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Awalnya JHT bisa dicairkan seluruhnya setelah kepesertaan pekerja mencapai 5 tahun 1 bulan. Dengan aturan baru, peserta baru bisa dicairkan seluruhnya pada saat pekerja/eks pekerja bersangkutan berusia 56… Read More ›
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga tahun sekali mengenai besaran iuran pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran tersebut akan dinaikkan bertahap tergantung pada kondisi perekonomian nasional. “Nanti ada pertimbangan lagi setiap tiga tahun akan dinaikkan lagi 1 persen… Read More ›
JAKARTA, KOMPAS.com — Selain program jaminan hari tua (JHT), sejumlah program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengalami perubahan mekanisme. Menurut Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik, dua program yang mengalami perubahan itu adalah jaminan kecelakaan kerja (JKK)… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 