DJP nantinya akan menunjuk perusahaan digital yang wajib memungut dan menyetorkan PPN berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan merilis aturan teknis mengenai kriteria perusahaan digital yang wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)…. Read More ›
Peraturan Dirjen Pajak
Terikat Kesepakatan Pajak, RI Tak Bisa Tarik PPh Perusahaan Digital AS
Pemerintah tak dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan digital asing asal 60 negara, termasuk AS lantaran terikat kesepakatan pajak. Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan atau PPh kepada perusahaan digital asing yang menjual produk di Indonesia masih menemui jalan terjal…. Read More ›
Telat Bayar PBB, Sanksi Denda 2% Menanti
JAKARTA. Pemerintah mempertegas denda administrasi sebesar 2% per bulan untuk wajib pajak (WP) yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penegasan itu keluar lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penertiban surat tagihan PBB. Humas Ditjen… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 