JAKARTA. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mengaku telah menyelesaikan 10 dari 13 sektor dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Investasi atau Daftar Negatif Investasi (DNI). Dari 10 sektor yang selesai dibahas, sebagian besar disepakati… Read More ›
perpres
Pukulan telak di bisnis kehutanan
Pengusaha sektor kehutanan tengah melobi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar bisa tetap ekspansi di lahan gambut JAKARTA. Usai merilis Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menutup izin baru dan pembukaan lahan berizin di areal gambut bagi… Read More ›
Realisasi Paket Kebijakan Masih Minim
Sejak September lalu, pemerintah rajin meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk memeulihkan roda ekonomi nasional. Namun, dari kebijakan yang telah meluncur, belum seluruhnya bisa terealisasi. Alhasil, efek obat penangkal krisis ini pun belum terasa. Bila tak ada aral melintang, hari… Read More ›
Inflasi Juni Bakal Kembali Melonjak
JAKARTA. Sesuai dengan periode setiap tahunnya, periode menjelang lebaran selalu diikuti dengan tekanan inflasi. Sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN, Senin kemarin (29/6) memperkirakan inflasi Juni bakal berada pada level 0,6%, lebih tinggi dari periode inflasi Juni 2014 yang masih 0,43%…. Read More ›
Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak
Banyak yang menyebut, Kabinet Kerja adalah Kabinet Pengusaha. Bukan saja karena presiden dan wakil presiden adalah pengusaha, namun juga karena banyak menteri yang berlatar belakang pengusaha. Barangkali karena didominasi pengusaha, banyak pula kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan perspektif pengusaha yang… Read More ›
Tunjangan Pegawai Pajak Cair April 2015
JAKARTA. Pegawai pajak bisa bersorak. Sebagai penghasilan mereka akan naik berlipat-lipat. Yang jelas,April 2015, pemerintah mulai membayarkan uang tunjangan pegawai pajak untuk empat bulan pertama tahun ini. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37/2015 tentang Tunjangan Kinerka Pegawai… Read More ›
Seleksi Staff Ahli Dirjen Pajak
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 28/2015 tentang Kementerian Keuangan (Kemkeu), Maret 2015. Perpres itu memberikan kewenangan kepada menteri keuangan (Menkeu) menambah tiga staf ahli khusus untuk mengurusi setoran pajak. Aturan ini merupakan tindak lanjut program transformasi… Read More ›
Pemerintah Masih Gondok Draf Perpres Pengelola Ditjen Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk diberikan kewenangan khusus menjalankan institusinya. Kini, DJP tengah menunggu payung hukum yang digodok pemerintah terkait kewenangan khusus tersebut. DJP menilai, kewenangannya saat ini sangat terbatas. Padahal, DJP diberi target besar… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 