Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sudah ada 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tervalidasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. “Update data NIK… Read More ›
Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, seorang pengusaha kena pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Faktur pajak dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Artinya, ketika… Read More ›
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur layer baru tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun jadi dikenakan tarif sebesar 35%, dari yang sebelumnya 30% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per… Read More ›
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak tanpa perlu membuat NPWP lagi. “Jadi NIK itu unik dan terus dipakai sejak… Read More ›
Beberapa waktu lalu, pemerintah dan DPR telah menemukan kesepakatan untuk mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebuah UU yang akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena berkaitan erat dengan penerimaan negara serta kewajiban keuangan warganya. Seperti peraturan-peraturan sebelumnya,… Read More ›
Otoritas pajak dikabarkan kalah dalam beberapa kasus sengketa dengan wajib pajak baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, pemerintah harus mengembalikan atau merestitusi pajak setelah putusan dinyatakan sebagai hak wajib pajak. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak… Read More ›
Otoritas pajak dikabarkan kalah dalam beberapa kasus sengketa dengan wajib pajak baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, pemerintah harus mengembalikan atau merestitusi pajak setelah putusan dinyatakan sebagai hak wajib pajak. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak… Read More ›
Upaya penegakan hukum terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kali ini, pelaku dugaan tindak pidana perpajakan dari Kota Medan, Sumatera Utara telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara I. Kepala Kantor Wilayah… Read More ›
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, mulai tanggal 2 November 2020, batubara merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan… Read More ›
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah tengah menyasar penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring minimnya kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah penerapan ambang batas atau… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 