UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan

Ilustrasi Pajak

Beberapa waktu lalu, pemerintah dan DPR telah menemukan kesepakatan untuk mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebuah UU yang akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena berkaitan erat dengan penerimaan negara serta kewajiban keuangan warganya. Seperti peraturan-peraturan sebelumnya, UU HPP juga menimbulkan silang pendapat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya sesuatu yang lumrah terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia sepanjang dalam batas-batas ketentuan yang berlaku.

Reaksi masyarakat pasca diundangkannya UU HPP tampaknya tidak seintens sebelum diundangkannya UU tersebut. Tidak menutup kemungkinan karena UU HPP telah mengakomodasi masukan masyarakat yang sebelumnya menjadi isu kontroversi, yaitu isu pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Selain itu, tidak kalah pentingnya bahwa UU HPP juga dibentuk berdasarkan asas keadilan, sebuah asas yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia saat ini.

UU HPP memuat minimal beberapa perubahan utama yaitu administrasi perpajakan, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak karbon, dan cukai. Sangat menarik bila mengupas di mana letak asas keadilan yang disematkan dalam perubahan pajak penghasilan sebagaimana termuat dalam UU HPP. Asas keadilan sangat penting dalam pajak penghasilan karena menyangkut daya pikul antara warga negara yang mampu dan yang kurang mampu. Dalam satu wadah yang dinamakan satu bangsa Indonesia, dapat dikatakan adil ketika beban satu bangsa ini dibebankan kepada anggota bangsanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.

Solusi Ketimpangan

UU HPP mengubah perhitungan PPh terutang pada wajib pajak orang pribadi (WP OP), baik interval besaran penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif progresifnya. Dari sisi interval PKP, terjadi pelebaran interval PKP yang dikenakan tarif 5%, sebelumnya Rp 0 – Rp 50 juta menjadi Rp 0 – Rp 60 juta. Hal ini dimaknai bahwa WP OP yang berkemampuan atau berpenghasilan rendah akan menikmati penurunan tarif dari sebelumnya 15% menjadi 5%, dengan kata lain beban PPh menurun.

UU HPP juga melahirkan interval PKP dan tarif baru yaitu PKP di atas Rp 5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%. Dalam UU sebelumnya tidak interval ini dan tarif PPh progresif maksimal 30%. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beban PPh terutang yang lebih besar bagi WP OP dari regulasi sebelumnya. Namun demikian, WP OP yang terkena dampak adalah WP OP yang kaya raya yang mempunyai PKP di atas Rp 5 miliar setahun, dan tentunya dapat dipahami bahwa penghasilan di atas Rp 5 miliar adalah jumlah penghasilan yang sangat besar, dan tidak banyak warga negara Indonesia yang dapat mencapai penghasilan sejumlah ini selama satu tahun.

Pembebanan pajak penghasilan yang lebih besar pada orang kaya raya seiring dengan tujuan bernegara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, bukan untuk kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, pembebanan ini akan menjadi solusi dari persoalan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama ini. Berdasarkan Global Wealth Report 2018, 1% penduduk Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia, dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk.

Perubahan Signifikan

Bukan suatu rahasia lagi bahwa WP OP kaya, secara umum memiliki badan usaha atau perusahaan untuk meningkatkan nilai ekonomi atas asetnya. Mereka, sebagai pemilik perusahaan (shareholders), dapat membentuk konglomerasi usaha melalui perusahaan yaitu mendirikan, mengendalikan, dan mengkonsolidasi belasan sampai puluhan perusahaan. Dari sudut pandang strategi investasi, konglomerasi dapat dikatakan sebagai strategi yang efektif dalam bersaing dan menguasai faktor produksi dan pasar, serta ujung-ujungnya dapat meningkatkan nilai ekonomi kekayaan si pemilik perusahaan.

Peningkatan kekayaan dapat terjadi melalui kenaikan nilai saham yang dimilikinya, dan juga dapat melalui penghasilan langsung (remunerasi) yang mereka terima ketika mereka merangkap sebagai pengelola atau manajemen di perusahaan-perusahaan dalam satu holding konglomerasi. Hal ini dapat terjadi karena dengan kepemilikan saham secara mayoritas dapat menempatkan dirinya, dan keluarganya sebagai direksi, manajer, dan posisi lainnya di perusahaan-perusahaan.

Remunerasi yang diterima tidak harus dalam bentuk kas, dapat pula dalam bentuk natura, yaitu manfaat ekonomi yang diberikan dalam bentuk non kas. Sebagai contoh sederhananya adalah perusahaan menyediakan fasilitas mobil untuk keperluan sehari-hari bagi para manajemen. Natura ini tentunya dapat tidak terbatas pada mobil, dimungkinkan dalam bentuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan peraturan yang berlaku selama ini, pemberian remunerasi dalam bentuk natura tidak diakui sebagai penghasilan bagi si penerima, sehingga bagi WP OP tidak masuk dalam perhitungan PPh terutang. Di sisi lain, pemberian natura oleh perusahaan tidak dibolehkan sebagai biaya operasi perusahaan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan selama ini memungkinkan adanya shifting kewajiban perpajakan dari WP OP sebagai pemilik perusahaan kepada perusahaan yang dimilikinya, atau dapat pula disebut sebagai dividen terselubung. Dengan kata lain, remunerasi dalam bentuk natura dapat menjadi strategi shifting kewajiban dan merupakan strategi legal bagi WP OP orang kaya raya untuk memperkaya dirinya sendiri namun dengan membayar pajak yang minimal.

UU HPP melakukan perubahan yang signifikan atas hal ini. Natura yang diterima oleh WP OP dapat dianggap sebagai penghasilan, dan dikenakan tarif PPh progresif. Sementara, bagi perusahaan, natura diperbolehkan mengakui nilai natura tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan PKP. Perubahan ini rasional dan mengandung asas keadilan di mana siapa yang menikmati, dialah yang menanggungnya, bukan pihak lainnya. Meskipun perusahaan itu dimiliki secara mayoritas, namun perusahaan adalah entitas terpisah serta terdapat kepentingan pemilik minoritas dan stakeholders lainnya.

Perubahan ini akan berdampak pada PPh terutang perusahaan, di mana akan menjadi lebih kecil dibandingkan penerapan regulasi sebelumnya. Dengan beban pajak lebih kecil, perusahaan dapat menciptakan struktur modal yang lebih kuat dan lebih berkesinambungan. Hal ini dapat pula memperkuat kepentingan pemegang saham minoritas, kreditor, pegawai perusahaan, dan lainnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa esensi asas keadilan terlihat disematkan dalam UU HPP kluster pajak penghasilan. Warga negara yang mampu dan memiliki daya pikul yang besar akan lebih dibebani dibandingkan dengan warga negara yang kurang mampu. Selain itu, melalui UU HPP, besar kemungkinan upaya legal penghindaran kewajiban perpajakan melalui shifting kepada pihak lainnya oleh WP OP kaya dapat diminimalisasi.

Namun demikian, perubahan yang dibawa oleh UU HPP tidak akan berjalan efektif pelaksanaannya ketika kepastian hukum perpajakan masih berjalan di tempat. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan peningkatan kapasitas fiskus karena perubahan ini melibatkan pencatatan akuntansi pada perusahaan yang cukup kompleks. Selain itu, persentase audit juga perlu ditingkatkan dalam rangka meningkat kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Sumber: detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: