Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
PKP
Ingat-Ingat! Ini Seputar E-Faktur 3.0 yang Wajib Diketahui
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan penerapan e-faktur 3.0 mulai dilaksanakan hari ini, Kamis (1/10/2020). Artina, pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup. Lantas apa saja yang harus diketahui wajib… Read More ›
Ingat ya, mulai 1 Oktober, pengusaha kena pajak wajib buat faktur pajak elektronik
Para pengusaha kena pajak mohon diperhatikan. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, seluruh pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak secara elektronik. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) Kementerian Keuangan secara resmi memberlakukan layanan e-Faktur 3.0 yang merupakan… Read More ›
Inilah lima hal yang perlu diketahui pengusaha soal faktur pajak elektronik
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan pembayaran pajak. Terbaru Ditjen Pajak akan merilis aplikasi faktur elektronik atau e-Faktur versi 3.0 secara nasional dengan berbagai peningkatan fitur. Direktur… Read More ›
Pajak Impor LNG Dihapus, SKK Migas: Angin Segar bagi Produsen, Penjual, Pembeli
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyambut positif penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada impor gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG). Penghapusan ini diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat… Read More ›
SKK Migas Sambut Baik Pembebasan PPN atas Penjualan LNG
Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal bagi pelaku industri hulu migas. Insentif tersebut berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penjualan gas alam cair atau LNG. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas… Read More ›
Pemotong PPh Pasal 23/26 Wajib Pakai E-Bupot, Ini Detailnya
Semua wajib pajak (WP) yang melakukan pemotongan PPh pasal 23/26 wajib menggunakan bukti potong elektronik atau e-Bupot serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa. Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utamo dalam Keputusan No.KEP-368/PJ/2020 yang diterbitkan pada 10… Read More ›
Catat! Per 1 Agustus 2020, PKP wajib lapor PPh 23/26 lewat e-Bupot 23/26
Mulai 1 Agustus 2020, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim aplikasi ini… Read More ›
E-Bukti Potong untuk Pajak Penghasilan Diterapkan Bulan Depan
Mulai 1 Agustus 2020, bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 harus menggunakan e-Bukti Potong (e-Bupot) untuk membuat dan menerbitkan bukti potong PPh tersebut. Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan peraturan ini dengan menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-269/PJ/2020… Read More ›
Industri “E-commerce” Minta Kejelasan Aturan Pajak Berlapis
JAKARTA — Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) kembali meminta kejelasan aturan pajak kepada pemerintah, seiring upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak tahun ini. Mengacu pada rencana Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi kepada media minggu ini, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk setiap transaksi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 