Jakarta -Kalangan dunia usaha menyambut positif paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada ketiga kebijakan yang diluncurkan dengan fokus pada peningkatan investasi, perdagangan dan mendorong tumbuhnya daya beli di tengah kelesuan ekonomi. Namun tentunya… Read More ›
PMK
Bea Masuk Untuk Mesin Industri Dihapus
JAKARTA. Pemerintah membebaskan bea masuk barang dan bahan material untuk pembangunan yang berasal dari kawasan pelabuhan bebas, kawasan ekonomi khusus dan tempat penimbunan berikat. Pembebasan bea masuk ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan kedua atas… Read More ›
Demi Target Pajak, PPN Rokok Bakal Naik
JAKARTA. Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7% di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan… Read More ›
Tarif Kontainer Naik, Importir Bereaksi Salahkan Pemerintah
Jakarta, CNN Indonesia — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengkritik rencana pemerintah menerapkan sanksi denda sebesar Rp 5 juta per kontainer per hari yang menginap melebihi waktu normal. Penalti tersebut dinilai ALI tidak jelas dan membingungkan para pengusaha logistik nasional. Ketua… Read More ›
Harus Jeli Memanfaatkan Tameng Pasar Bebas
Pemerintah masih bisa menerapkan bea masuk safeguard di era MEA. Pemerintah kembali menggunakan senjata pengamanan perdagangan (safeguard) untuk melindungi industri lokal. Kali ini, yang hendak ditangkal adalah baja asal luar negeri. Melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), pemerintah mengeluarkan beleid anyar yang… Read More ›
Pemerintah Beri Diskon Pajak Bagi Revaluasi Aset Perusahaan
JAKARTA. Lewat paket ekonomi tahap I, pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak badan/perusahaan di dalam negeri. Insentif ini berupa diskon pajak 50% bagi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merevaluasi aktiva tetap atau aset. Tadinya, diskon… Read More ›
Pemerintah Tetapkan Rasio Utang Swasta
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) merilis ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran rasio utang dan modal perusahaan atau debt to equity ratio (DER). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan… Read More ›
Kepatuhan Lapor Pajak 2015 Turun
JAKARTA. Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September… Read More ›
Waktu Tunda Bayar Bea Masuk Dipangkas
JAKARTA. Untuk menggenjot penerimaan negara di akhir tahun ini, pemerintah memangkas batas waktu penundaan pembayaran bea masuk dengan jaminan. Sebelumnya batas waktu penundaan pembayaran bea masuk maksimal selama 120 hari, kini dipangkas menjadi 60 hari. Pemangkasan waktu penundaan itu ada… Read More ›
Pameran Hingga Diskotek Bebas Pajak Hindari Pungutan Berganda
Jakarta – Jasa kesenian dan hiburan bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 dinilai dapat menghindari pungutan pajak berganda sehingga berdampak positif untuk pelaku industri. Pengamat pajak, Yustinus Prastowo menuturkan PMK Nomor 158/PMK.010/2015 tentang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 