Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk untuk industri farmasi, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas… Read More ›
PMK
2 Sengketa Pajak PGN Akibat Beda Tafsir Peraturan Menteri Keuangan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN harus membayar kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 3,06 triliun plus potensi denda kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Ini adalah kelanjutan dari sengketa atas transaksi pajak tahun 2012 dan 2013. Kasus ini… Read More ›
Investasi Minimal Rp100 Miliar di KEK Bisa Dapat Pengurangan PPh Badan 100 persen
Pemerintah berikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan usaha yang menyelenggarakan bisnis di kawasan ekonomi khusus (KEK). Ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan pasal 5 ayat 1,… Read More ›
Perlakuan PPh dalam perjanjian internasional dipertegas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertegas perlakuan pajak penghasilan (PPh) dalam perjanjian internasional. Ke depan masa berlaku PPh akan tetap mengikuti hingga ketentuan berakhirnya perjanjian atau kerjasama Indonesia dengan sejumlah pihak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.010/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor… Read More ›
Sepanjang 2020, restitusi pajak akibat upaya hukum mencapai Rp 26,7 triliun
Otoritas pajak dikabarkan kalah dalam beberapa kasus sengketa dengan wajib pajak baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, pemerintah harus mengembalikan atau merestitusi pajak setelah putusan dinyatakan sebagai hak wajib pajak. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak… Read More ›
Kalah di pengadilan, Ditjen Pajak kembalikan Rp 26,7 triliun ke wajib pajak
Otoritas pajak dikabarkan kalah dalam beberapa kasus sengketa dengan wajib pajak baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil, pemerintah harus mengembalikan atau merestitusi pajak setelah putusan dinyatakan sebagai hak wajib pajak. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak… Read More ›
Stafsus Erick Bela PGN soal Sengketa Pajak Rp3 T dengan DJP
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengisyaratkan pembelaannya kepada PT PGN (Persero) Tbk dalam kasus sengketa pajak senilai Rp3,06 triliun dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan bahwa otoritas pajak sempat menetapkan status PGN bukan objek pajak. Arya menjelaskan kasus sengketa pajak… Read More ›
Pasokan Meterai Rp10.000 Belum Tersedia, Ini Penjelasan PT Pos Indonesia
PT Pos Indonesia (Persero) mengakui belum menjual atau menyediakan meterai dengan nominal Rp10.000. Vice President Remittance dan Business Development PT Pos Indonesia Meidiana Suryati mengatakan berdasarkan UU No 10 tahun 2020, sementara meterai Rp10.000 belum tersedia. “Masyarakat masih bisa menggunakan… Read More ›
Karena ini, langkah Kantor Pelayanan Pajak menagih pajak semakin mudah
Langkah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak kian mudah. Sebab, KPP bisa melakukan tindakan penyitaan dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020… Read More ›
Penyesuaian Tarif Baru Pungutan Ekspor Dorong Hilirisasi Industri Sawit Nasional
Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo menyambut baik keputusan pemerintah atas penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan… Read More ›
