Konsekuensinya, BPJS Kesehatan harus mengembalikan sebagian iuran peserta JAKARTA. Pemerintah emnurunkan prosi biaya operaisonal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Porsinya turun dari 6,47% total perolehan iuran dana jaminan sosial pada tahun 2014, menjadi 0,005% atas perolehan dana jaminan sosial… Read More ›
PMK
Memangkas Bunga Agar Tak Memakan Laba
Laksana pesilat yang sudah keteteran dan nyaris kehabisan nafas, pemerintah makin galak mengeluarkan berbagai jurus untuk menggenjot penerimaan pajak tahun ini. Setelah berencana mengenakan pajak untuk beberapa objek dan transaksi, kali ini pemerintah berniat menerbitkan aturan yang membatasi rasio utang… Read More ›
SE Wajib Rupiah Terbit
PERATURAN wajib memakai rupiah semakin lengkap. Setelah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), kini terbit Surat Edaran (SE) No. 17/11/DKSP tentang wajib memakai rupiah. SE yang ditandatangani oleh Eni V. Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ini… Read More ›
Mulai 2016, rasio utang dibatasi hanya 4:1
Jika utang melebihi batas maksimum, kelebihannya tidak bisa mengurangi pajak JAKARTA. Kondisi utang luar negeri (ULN) khususnya milik swasta yang semakin meningkat menjadi sorotan. Nah, demi menekan pinjaman luar negeri tersebut, pemerintah akan segera membatasi rasio utang terhadap modal perusahaan… Read More ›
Barang Mewah Diincar Pajak
JAKARTA. Inilah kiat praktis aparat pajak mengejar penerimaan: menurunkan kriteria jenis barang sangat mewah sehingga bisa memperluas jangkauan jaring pajak. Itulah gambaran yang tampak dalam revisi aturan kriteria barang sangat mewah yang terkena pajak penghasilan (PPh 22) sebesar 5% dari… Read More ›
Pebisnis Sawit Ikut Awasi Pungutan
Jakarta. Sebelum menjalankan kebijakan pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada akhir bulan mei ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat, yakni membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pembentukan badan… Read More ›
Hipmi Minta Perluasan Cakupan Tax Holiday
Bisnis.com, BOGOR- Ketua Umum BPH Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadalia meminta agar perluasan cakupan penerima tax holiday tidak hanya berdasarkan kategori industrit api juga berdasarkan kondisi minimnya investasi dan industri di suatu wilayah. “Kalau hanya berdasarkan industri, investasi hanya… Read More ›
Tax Allowance Berlaku Pekan Ini
JAKARTA. Pekan ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu atau biasa disebut tax allowance berlaku. Sesuai PP tersebut, fasilitas ini berlaku 30 hari setelah… Read More ›
Gudang di Kawasan Berikat Bebas Pajak
JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan insentif lagi bagi para investor di dalam negeri. Insentif ini ditujukan bagi investor yang mau memanfaatkan pergudangan di kawasan berikat sebagai tempat menyimpan logistik. Insentifnya berupa pembebasan pajak seperti yang berlaku di kawasan berikat. Menteri Koordinator… Read More ›
Pajak Properti Belum Jelas, Penjualan Agung Podomoro Merosot
Liputan6.com, Jakarta – PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan penurunan marketing sales sekitar 94,61 persen menjadi Rp 939,7 miliar pada kuartal I 2015. Pada periode sama tahun lalu, perseroan mencatatkan marketing sales sebesar Rp 1,82 triliun. Sekretaris Perusahaan PT… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 