Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah gencar mensosialosasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan. Agar sosialisasi lebih mengenai, Ditjen Pajak membuka gerai di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga diharapkan bisa para pedagang… Read More ›
PP
Properti Rp 2 Miliar Disasar Pajak
JAKARTA. Pemerintah pantang menyerah dalam mencari penerimaan pajak. Selain menggaruk pajak dari pelonggaran beleid investor asing memiliki apartemen, yang terbaru adalah: Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana memperluas pengenaan pajak properti dengan menurunkan batasan harga properti yang akan dipungut pajak. Lewat revisi… Read More ›
Aturan Boleh Dipangkas, Eksekusi Jangan Lambat
Jakarta. Pemerintah sudah mengumumkan kebijakan ekonomi tahap pertama. Kebijakan tersebut itu berupa deregulasi 134 aturan, serta pemberian sejumlah insentif yang diharapkan bisa menggerakan dunia usaha. Beberapa diantaranya terkait kemudahan di sektor properti, mendorong industri galangan kapal, merangsang ekspor produk manufaktur,… Read More ›
Bagaimana DJP Tahu Kebenaran SPT Wajib Pajak?
Pertanyaan: Pemerintah telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Sebagai konsekuensinya, apabila wajib pajak mau membetulkan sendiri SPT tahun-tahun sebelumnya lalu menyetor kekurangan pajaknya maka akan dibebaskan dari sanksi administrasi pajak. Tetapi apabila wajib pajak tidak mau membetulkan… Read More ›
Apakah Faktur Pajak Fiktif Itu?
Pertanyaan: Apakah faktur pajak fiktif itu? Diancam dengan sanksi apa bagi orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakannya? Mengapa ada orang mau meanfaatkannya? Tolong diberikan jawaban. Terima kasih. Tut Yudha – Yogyakarta Jawaban: Di dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak… Read More ›
Industri Pengolahan di KEK Dapat Insentif
JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif bagi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Insentif ini akan diatur lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.011/2014 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday). Dalam revisi ini pemerintah akan… Read More ›
Inilah Tanggapan Presiden Jokowi Atas Polemik JHT
RMOL. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 kemarin. Bersamaan dengan itu, ada perubahan aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua. Dalam aturan baru itu, syarat dana JHT baru bisa diambil pada saat pensiun… Read More ›
Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 10 Tahun, Ini Penjelasan Kemenaker
JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat. Apakah karyawan berhak menerima manfaat JHT jika belum sampai 10 tahun ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi sudah pensiun… Read More ›
PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei
BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›
Mulai 6 Mei, Pemerintah Beri Diskon Pajak Buat Tarik Investor
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan pemberlakuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan neto atau tax allowance mulai Rabu pekan depan (6/5/2015). Keputusan ini seiring tuntasnya finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tax Allowance. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 