Apakah Faktur Pajak Fiktif Itu?

9.-Faktur-PajakPertanyaan:

Apakah faktur pajak fiktif itu? Diancam dengan sanksi apa bagi orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakannya? Mengapa ada orang mau meanfaatkannya? Tolong diberikan jawaban. Terima kasih.

Tut Yudha – Yogyakarta

 

Jawaban:

Di dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak dikenal rumusan “faktur pajak fiktif”. Istilah yang tepat untuk menyebutkannya adalah “faktur pajak tidak sah”. Sebelum menjelaskan jawaban atas pertanyaan Anda, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dan fungsi faktur pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang / Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak. Sebagai bukti pungutan pajak, faktur pajak memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan UU PPN. Selain itu, faktur pajak juga berfungsi sebagai sarana pengkreditan atau pengurang pajak terutang bagi pihak PKP yang dipungut PPN.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahgunaan faktur pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya kerugian pada penerimaan negara dari sektor pajak. Maka tidak berlebihan apabila ancaman sanksi pidana ditujukan kepada para pelaku yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak tidak sah ini.

Suatu faktur pajak dikatakan tidak sah apabila diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau apabila diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak sah adalah pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun. Masih ditambah lagi dengan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak.

Setiap pemungutan pajak pastilah melibatkan sejumlah nilai uang tertentu. UU PPN mewajibkan setiap PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak untuk memungut PPN yang terutang sesuai ketentuan. Sebaliknya, PKP yang dipungut PPN memiliki hak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan itu untuk kemudian diperhitungkan dengan pajak terutangnya. Bagi para pelaku kejahatan, sudah barang tentu mekanisme PPN yang demikian dapat mendatagnkan keuntungan materiil apabila dimanfaatkan dengan cara melawan hukum. Demikian.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: