Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan soal simplifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang bekas. Regulasi tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk… Read More ›
PPN
Pak Tani Pun Dipajaki Lho di Indonesia Ini….
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan tetap melanjutkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk para petani. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu…. Read More ›
Cara Kemenkeu memperluas basis pajak ke sektor pertanian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperluas basis pajaknya ke sektor pertanian. Caranya dengan mempermudah kemudahan penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk-produk sektor pertanian. Secara teknis perhitungan PPN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai… Read More ›
Wajib pajak pengguna faktur pajak tak sah divonis 5 tahun 6 bulan, denda Rp 20,5 M
Direktorat Jenderal Pajak boleh lega hati karena memenangkan kasus pidana perpajakan melawan wajib pajak nakal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada persidangan secara online yang diketuai oleh Majelis Hakim Yosdi, pada Rabu tanggal 5 Agustus 2020 telah menjatuhkan vonis… Read More ›
Curang bayar pajak, wajib pajak ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 20 M
Direktorat Jenderal Pajak kembali memenangkan kasus pidana perpajakan saat melawan wajib pajak nakal. Kali ini, DJP berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online pada… Read More ›
Ini 10 perusahaan digital yang bakal kena pungut PPN 10% mulai 1 September 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Penunjukan sepuluh entitas ini menjadikan total pemungut PPN produk… Read More ›
Petani Beromzet Rp 400 Juta per Bulan Bisa Pilih Tarif PPN 1 Persen
Pemerintah kini mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dalam pajak pertambahan nilai (PPN) para petani, yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun atau Rp 400 juta per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89… Read More ›
Ada Skema Baru Pajak Pertanian, Potensi Penerimaan Negara Hanya Rp 300 Miliar
Pemerintah mengeluarkan skema baru dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pertanian. Petani yang menjual produk pertanian tertentu bisa mendapatkan tarif PPN 1 persen dari harga jual, namun harus memberikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Skema Baru Pemungutan PPN Pertanian, BKF: Supaya Proporsional
Perubahan skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dimaksudkan untuk menberikan kepastian kepada wajib pajak (WP). Selama ini produk pertanian sebagian besar tidak dikenakan PPN, padahal kontribusi pertanian kepada produk domestik bruto (PDB) cukup besarnya di kisaran… Read More ›
Gerus Potensi PPN, Skema Pembebasan Pajak Dikaji Ulang
Peninjauan ulang pembebasan pajak (tax exemption) menjadi isu utama dalam rancangan undang-undang pajak barang dan jasa (RUU PBJ). Pasalnya, kebijakan tax exemption menjadi satu indikator kurang optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Imbas dari kurang optimalnya pemungutan adalah rasio pajak Indonesia… Read More ›