JAKARTA. Desakan revisi beleid penyelenggaraan program jaminan hari tua (JHT) terus berlanjut. Rasio klaim JHT yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan agar Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua kembali direvisi. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial… Read More ›
revisi
Caterpilar Mundur dari Tax Holiday
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk memberi insentif fiskal berupa tax holiday kepada dua perusahaan yaitu PT Caterpilar Batam Indonesia dan Synthetic Rubber Industry. Namun kabar terbaru, Caterpilar Batam Indonesia akan mengajukan pembatalan insentif tersebut. Kabar pembatalan permohonan tax holiday Caterpilar diungkapkan… Read More ›
Sanksi Pelanggar di Dunia Maya Akan Lebih Ringan
Pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik ditargetkan tuntas Juni 2016 JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menuntaskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Targetnya, revisi beleid itu kelar pada Juni 2016. Kini, DPR… Read More ›
Aturan UU ITE yang Akan Direvisi
Poin ketentuan pidana pada pasal 45 – Setiap orang yang memenuhi unsure perbuatan yang dilarang, yakni menyebarkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta pemerasan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama… Read More ›
Percepat Realisasi Aturan
DALAM tujuh bulan terakhir, yakni sejak September 2015 hingga Maret 2016, pemerintah telah mengeluarkan 11 paket kebijakan ekonomi. Dari 11 paket kebijakan yang telah dirilis, telah banyak aturan yang direvisi. Tapi realisasi paket kebijakan itu hingga kini belum efektif. Ekonom… Read More ›
Pertaruhan Kredibilitas kebijakan Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perdana kreasi Jokowi-Jusuf Kalla menghadirkan fenomena baru. Untuk kali pertama, APBN 2016 mengakomodasi kemungkinan pemangkasan belanja sesuai dengan potensi realisasi penerimaannya. Keberanian memotong anggaran belanja merupakan hal yang patut dicatat. Tampaknya pemerintah menyadari betul… Read More ›
Tax Counterbalancing
Haryo Kuncoro Dosen Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Setelah mengajukan RUU Tax Amnesty dengan DPR, pemerintah tengah mempersiapkan revisi sejumlah undang-undang (UU) perpajakan turunannya, anatara lain UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencananya,… Read More ›
Untungkan Penjahat, RUU Pengampunan Pajak Harus Ditolak
RMOL. Rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan soal pengampunan pajak atau tax amnesty mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butarbutar mengatakan, rencana pemerintah dan DPR menerapkan tax amnesty itu tidak tepat. Terlebih, banyaknya warga Indonesia yang … Read More ›
Dalam 2 Hari, Plt Dirjen Pajak Dapat Setoran Rp 11,47 Triliun
Jakarta – Baru 2 hari menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Sigit Priadi Pramudito, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mampu mengumpulkan penerimaan pajak hingga belasan triliun. Ken menjelaskan, dirinya tak menduga dalam dua hari menduduki jabatan pelaksana tugas… Read More ›
Beleid Anggaran Tidak Realistis Lagi
Asumsi dan target APBN-P 2015 meleset dari target dan sebaiknya direvisi JAKARTA. Presiden Joko Widodo harus realistis melihat performa ekonomi saat ini. Efek domino perlambatan ekonomi global sulit dihindari. Sikap kukuh pemerintah yang ogah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara… Read More ›