JAKARTA. Desakan untuk mengembalikan aturan penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) kembali muncul. Kali ini, serikat buruh meminta pemerintah untuk mengembalikan program JHT seperti yang tertuang dalam aturan alama yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT…. Read More ›
Poin ketentuan pidana pada pasal 45 – Setiap orang yang memenuhi unsure perbuatan yang dilarang, yakni menyebarkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta pemerasan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama… Read More ›
JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk membuka kembali izin impor barang modal bekas, antara lain truk bekas, menuai kritik dari para pebisnis. Meski begitu, Kemdag mengklaim kebijakan ini dibuat untuk mendorong roda perekonomian nasional yang tengah lesu. Pelaksana tugas (Plt)… Read More ›
Bisnis.com, JAKARTA — Sejalan dengan momentum keterbukan informasi untuk keperluan perpajakan, pemerintah akan menghilangkan batasan keperluan yang digunakan untuk meniadakan kerahasiaan data pihak ketiga, termasuk data simpanan nasabah perbankan. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Irawan mengungkapkan rencana itu… Read More ›
Sejak September lalu, pemerintah rajin meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk memeulihkan roda ekonomi nasional. Namun, dari kebijakan yang telah meluncur, belum seluruhnya bisa terealisasi. Alhasil, efek obat penangkal krisis ini pun belum terasa. Bila tak ada aral melintang, hari… Read More ›
JAKARTA. Menteri Perdagangan Thomas Lembong masih pikir-pikir untuk membatalkan rencana debirokratisasi aturan terkait dengan impor besi dan baja. Aturan tersebut masih memungkinkan untuk ditangguhkan revisinya, lantaran industri dalam negeri sangat membutuhkan. Thomas mengatakan, Kementerian Perdagangan tidak ingin memaksakan relaksasi aturan… Read More ›
Jakarta. Pemerintah sudah mengumumkan kebijakan ekonomi tahap pertama. Kebijakan tersebut itu berupa deregulasi 134 aturan, serta pemberian sejumlah insentif yang diharapkan bisa menggerakan dunia usaha. Beberapa diantaranya terkait kemudahan di sektor properti, mendorong industri galangan kapal, merangsang ekspor produk manufaktur,… Read More ›
Melanggar UU 41/2014, Kemtan tengah merevisi aturan yang akan menghapus impor sapi siap potong. JAKARTA. Impor sapi siap potong akan distop. Ini menyusul rencana Kementerian Pertanian (Kemtan) merevisi aturan nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Sapi Siap Potong,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 