Gaikindo Kritik Izin Impor Truk Bekas

indexJAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk membuka kembali izin impor barang modal bekas, antara lain truk bekas, menuai kritik dari para pebisnis. Meski begitu, Kemdag mengklaim kebijakan ini dibuat untuk mendorong roda perekonomian nasional yang tengah lesu.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag Karyanto Suprih mengatakan, pelonggaran impor barang modal bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru itu bukan semata-mata untuk membuka impor seluas-luasnya. “Tapi untuk mendorong industri dalam negeri,” ujar Karyanto, akhir pekan lalu.

Menurutnya, meski izin impor ini dbuka. Importir tak bisa memasukkan barang modal bekas dengan mudah. Pasalnya, ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi.

Catatan saja, aturan izin impor barang modal bekas ini antara lain dikeluhkan oleh pebisnis trik di dalam negeri. Pasalnya, lewat ketentuan baru yang akan berlaku selama dua tahun, mulai 1 Februari 2016 dan berakhir 31 Desember 2018 ini, para importir diperbolehkan mengimpor truk bekas.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto bilang, akibat dibukanya keran impor truk bekas, bisnis Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) truk lokal bisa terganggu. “Konsumen bisa beli truk bekas itu dengan harga murah. Tapi, jaminan suku cadangnya yang jadi masalah,” kata Jongkie.

Tak adanya jaminan suku cadag tentu akan menyulitkan konsumen penggunanya. Karenanya, Jongkie menilai kebijakan ini bisa merugikan dua pihak: produsen truk di Indonesia yang porsi penjualannya bisa tercuil dan juga konsumen pengguna.

Sejatinya, beleid impor mobil truk bekas ini pernah berlaku juga tahun 2000 hingga 2006. Namun, aturan tersebut dicabut oleh Menteri Perdagangan kala itu Mari Elka Pangestu. Sempat dibuka lagi di tahun 2008, impor truk bekas dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan industri tambang yang saat itu tumbuh pesat.

Namun, Karyanto mengklaim penerbitan beleid ini dilakukan setelah proses konsultasi dengan kementerian perindustrian. Daftar produk yang masuk dalam kategori barang modal bukan baru dalam Permendag 127/2015, kata Karyanto, itu diadopsi dari Kementerian Perindustrian.

Karyanto tidak menampik adanya peluang untuk merevisi kembali aturan ini bila ternyata berdampak buruk bagi industri di dalam negeri. Meski demikian, sampai saat ini masih belum ada pembahasan mengenai rencana revisi tersebut. “Semua ketentuan bisa direvisi,” ujar Karyanto.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: