Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan menuai kritik. Salah satunya soal izin kepada warga negara asing yang ingin memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Menurut Komite Perizinan dan Investasi Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul LG… Read More ›
RUU
Sri Mulyani Blak-Blakan Soal Dividen Bebas Pajak di RI
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembebasan PPh atas dividen tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan… Read More ›
Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Dianggap ‘Siluman’, Ini Pembelaan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi seputar munculnya tunduhan ‘klaster siluman’ untuk kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian… Read More ›
Pemerintah Sebut UU Cipta Kerja Hapus Perizinan Penghambat Usaha
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara keseluruhan didominasi terkait dengan masalah perizinan. Dengan disahkannya UU ini, pemerintah telah memangkas seluruh perizinan yang menghambat pembangunan usaha. “Nah itu sebenernya yang… Read More ›
Makin Sentralistik, Pemerintah Bisa Intervensi Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Merujuk pada rancangan UU Ciptaker tersebut kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dirumuskan menjadi… Read More ›
Wah, RUU Ciptaker Bisa Kecualikan Penghasilan Pekerja Asing dari Objek Pajak
Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
RUU Cipta Kerja Bebaskan Pajak Dividen Perusahaan Asing, Asalkan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (Ciptaker) mempertegas pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak (WP). Dalam RUU tersebut, pemerintah mengatakan bahwa penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterima atau diperoleh… Read More ›
Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?
Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›
Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke Dalam RUU Ciptaker
Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu… Read More ›
Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?
Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 