Pemerintah segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pasal yang krusial dalam RUU tersebut, seperti pasal yang menyangkut tarif, tahun SPT yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengampunan pajak, fasilitas di bidang perpajakan termasuk… Read More ›
sanksi administrasi
Apakah Sanksi Pajak PBB juga mendapat Fasilitas Pengurangan?
Pertanyaan: Karena dilakukan pemeriksaan terhadap objek pajak PBB, tahun ini perusahaan saya dikenakan denda administrasi oleh kantor pajak. Menurut infromasi yang saya tahu, Ditjen Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan akan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi… Read More ›
Pembetulan SPT Dalam Sistem Self Assessment
Wajib Pajak (WP) dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa… Read More ›
Dongkrak Penerimaan, Peran Intelijen Pajak Dioptimalkan
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan intelijennya mulai hari ini hingga 21 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan untuk menunjang tersedianya data dan informasi yang akurat. Rapat Koordinasi Nasional Intelijen Perpajakan ini dihadiri oleh personil intelijen Ditjen Pajak dari… Read More ›
Pemerintah Janjikan Batasi Denda Bunga Utang Pajak Maksimal 48%
Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Pajak menjanjikan akan mematok batas maksimal sanksi administrasi penagihan utang pajak berupa denda bunga sebesar 48% dari sebelumnya tidak ada batasan tergantung masa pelunasan. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan langkah tersebut dilakukan sejalan dengan revisi… Read More ›
Ditjen Pajak jadikan Wajib Pajak Baru Target Pengawasan Ketat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menjadikan wajib pajak (WP) baru sebagai target pengawasan yang harus dimonitor secara ketat. Upaya aktif otoritas pajak ini akan menyoroti kepatuhan WP baru yang terkait akurasi penghitungan, pembayaran serta pelaporan kewajiban perpajakan. Sigit Priadi Pramudito,… Read More ›
Lagi, Penunggak Pajak Dapat Diskon
JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan diskon pajak. Setelah merilis aturan reinventing policy, Direktorat Jenderal Pajak juga akan memberi diskon 50% atas sanksi administrasi pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, diskon 50% atas sanksi administrasi pajak… Read More ›
Menunggak Pajak, 36 Perusahaan Distop
JAKARTA. Masih menunggak pajak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara kegiatan operasional 36 pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) pengangkutan dan penjualan batubara. Penghentian operasi tersebut diberlakukan selama satu bulan dan bisa diperpanjang untuk… Read More ›
Pengampunan Pajak Program Sarat Bonus
Wacana pemberian pengampunan pajak masih terus didengungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ini, pengampunan pajak ini diperluas sehingga menarik mereka yang selama ini mengemplang pajak alias tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pokok… Read More ›
Siap-siap, Tak Gunakan Rupiah di Dalam Negeri Bisa Masuk Bui
JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia mulai 1 Juni 2015 lalu mewajibkan setiap kegiatan transaksi di dalam negeri, yang dilakukan perorangan ataupun korporasi, baik secara tunai maupun nontunai, diwajibkan menggunakan rupiah. Jika aturan itu tidak dipatuhi, siap-siap bisa dipenjara. “Terhadap pelanggaran rupiah secara… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 