JAKARTA. Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan bagi pengemplang pajak (tax amnesty) belum jelas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menyempurnakan usulan guna merevisi draf awal. Saat yang sama, masih ada perdebatan antar fraksi tentang asal usul RUU. Padahal, targetnya, RUU … Read More ›
sanksi pajak
Draft RUU Pengampunan Nasional
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN NASIONAL 2015 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan… Read More ›
Selain Upeti, Pemerintah Tetapkan 5 Syarat Amnesti Spesial
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam rangka repatriasi aset atau menarik masuk dana-dana terparkir di luar negeri. Pengampunan hukum yang ditawarkan dalam draft beleid tersebut meliputi penghapusan sanksi… Read More ›
Dukung Amnesti untuk Mafia, DPR Tawar Upeti ke 2 Persen
Jakarta, CNN Indonesia – Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menyebut wacana pengampunan pidana bagi mafia dan penggelap uang negara (special amnesty) muncul pertama kali dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun baru sebatas rencana, salah satu anggota parlemen telah… Read More ›
Jokowi akan Bentuk Satgas Pengampunan Nasional Demi Upeti
Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengampunan Nasional untuk menjalankan kebijakan amnesti spesial pidana umum. Pembentukan Satgas tersebut baru akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional diluluskan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menjadi… Read More ›
Banyak Kepentingan di Amnesti Pajak, Repatriasi Bakal Gagal
Jakarta, CNN Indonesia — Riant Nugroho, Direktur Eksekutif Institute for Policy Reform (IPR) menilai pengampunan sanksi bagi pengemplang pajak (tax amnesty) lazim diterapkan di banyak negara guna merepatriasi dana-dana terparkir di luar negeri. Amnesti pajak juga bukan kebijakan baru bagi… Read More ›
Ditjen Pajak Memburu 5.948 Pengguna Faktur Pajak Bodong di Jakarta
Jakarta-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan segera memanggil atau memeriksa ribuan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya alias fiktif, untuk wilayah DKI Jakarta. Pemanggilan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai 1-30 Oktober 2015. Kasubdit Pemeriksaan dan Bukti Permulaan Ditjen… Read More ›
Ditjen Pajak Kembali Mengejar Penunggak Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali mengejar Wajib Pajak. Yang terbaru, aparat pajak mengerapkan gijzeling atau paksa badan terhadap direktur perusahaan industri kemasan, berinisial SS. SS merupakan penunggak pajak sekaligus pemegang saham PT ANI, perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan… Read More ›
Sanksi Pajak Perlu Lebih Bijak
Keinginan Ditjen Pajak menurunkan sanksi pajak dari 2% menjadi 1% per bulan (KONTAN, 13 Agustus 2015) menarik untuk dikaji lebih jauh. Penurunan sanksi memang bisa mendorong wajib pajak (WP) untuk melakukan pembeetulan surat pemberitahuan pajak (SPT) atas kemauan sendiri dengan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 