Sanksi Pajak Perlu Lebih Bijak

8

Keinginan Ditjen Pajak menurunkan sanksi pajak dari 2% menjadi 1% per bulan (KONTAN, 13 Agustus 2015) menarik untuk dikaji lebih jauh. Penurunan sanksi memang bisa mendorong wajib pajak (WP) untuk melakukan pembeetulan surat pemberitahuan pajak (SPT) atas kemauan sendiri dengan memanfaatkan fasilitas pasal 8 ayat 2 dan 2a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tapi di sisi lain bisa mempengaruhi kepatuhan WP untuk menyetorkan pajak kurang bayar tepat waktu.

Penetapan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak yang dinamakan sanksi bunga tersebut ada kaitannya dengan tingkat bunga simpanan di bank. Agar WP mematuhi batas waktu penyetoran pajak, bunga pajak perlu diusahakan lebih tinggi dari tingkat bunga simpanan agar WP tidak menunda-nunda pembayaran pajak karena mengejar bunga simpanan. Hal tersebut juga bisa mencegah WP agar tidak dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar agar bisa menunda pembayaran sebagian pajak kurang bayar, dan baru mengungapkan keadaan sebenarnya dalam pembetulan SPT beberapa waktu kemudian.

Masalah lain, penurunan sanksi bunga pasal 8 juga harus diikuti dengan penurunan sanksi sejenis pada pasal-pasal lainnya agar konsisten. Jadi setidaknya akan merembas ke pasal pasal 9 ayat (2a) dan (2b), pasal 13 ayat (2) dan pasal 19.

Bila urgensi penurunan sanksi pasal 8 hanya untuk kepentingan pembetulan SPT atau penyampaian SPT yang sudah terlambat, sebaiknya penurunan tersebut dilakukan pada saat-saat tertentu dan tidak dipermanenkan dalam UU agar dampaknya tidak meluas ke pasal-pasal lainnya. Penurunan sanksi bisa dilakukan dengan menggelar kebijakan penyampaian atau pembetulan SPT dengan perlakuan sanksi khusus dalam jangka waktu tertentu. Perlakuan khusus tersebut bisa merupakan sanksi yang lebih rendah atau tidak dikenakan sanksi sama sekali.

Untuk kepentingan mengeluarkan kebijakan tersebut di atas, dalam UU KUP perlu diatur atau diberi wewenang kepada pimpinan otoritas perpajakan untuk mengubah atau mengesampingkan sanksi pasal 8 ayat 2 dan 2a untuk waktu terbatas. Kalau perlu, wewenang tersebut bukan hanya berlaku untuk pasal 8, tapi juga berlaku untuk semua sanksi yang ada dalam UU KUP. Dengan demikian, nantinya otoritas pajak akan memiliki kebebasan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan perlakuan khusus atau sanksi khusus yang menyimpang dari ketentuan umum UU KUP. Wewenang tersebut sangat tepat dijadikan sebagai pengganti materi Pasal 37a.

Kalau Ditjen Pajak mau lebih bersahabat dengan WP, sanksi perpajakan yang perlu dievaluasi adalah sanksi denda berupa kenaikan antara 50% hingga 100% dalam pasal 13 ayat (3) dan pasal 15 ayat (2) dan denda kenaikan sebesar 200% dalam pasal 13A.

Penurunan Sanksi

Sanksi yang terlalu berat akan membuat WP kesulitan melunasi surat ketetapan pajaknya. Apabila sampai demikian, kegiatan pemeriksaan hanya akan menambah daftar tunggakan pajak dan tidak menghasilkan penerimaan bagi negara.

Bila sanksi itu diturunkan, potensi pelunasan ketetapan pajak akan lebih besar sehingga kegiatan pemeriksaan akan menjadi cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Sepertinya, pengaturan sanksi pajak memang perlu lebih bijak agar kegiatan pemeriksaan tidak menjadi semacam ajang pembantaian WP dan lebih merupakan kegiatan pembenahan kewajiban perpajakan.

Adanya perbedaan sanksi dalam pasal 13 dan pasal 13A juga cukup membingungkan. Kalau dikaji lebih jauh, permasalahan dalam kedua pasal tersebut sama, yakni tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT yang tidak benar. Bentuk ketidakbenaran SPT yang disampaikan dalam pasal 13A bisa sama dengan kesalahan-kesalahan seperti disebutkan dalam pasal 13 huruf a,b, dan c, misalnya di dalamnya ada kompensasi kelebihan pajak yang tidak seharusnya atau ada pengenaan tarif 0%.

Rumusan pasal 13A dapat dikatakan sebagai intisari dari kasus-kasus yang diuraikan dalam pasal 13, sehingga sulit memahami adanya perbedaan sanksi dalam kedua pasal tersebut. Sepertinya lebih baik bila pasal 13A dihapuskan saja karena semua jenis kesalahan dalam pasal 13A sebenarnya sudah tertampung dalam pasal 13.

Persyaratan agar pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan seperti diatur dalam pasal 8 ayat (3) termasuk hal yang lerlu dievaluasi. Pengenaan denda sebesar 150% agar pemeriksaan tidak dilanjutkan ke penyidikan mengakibatkan jumlah seluruh pajak yang harus dibayar menjadi 250% sehingga terlalu berat untuk dipenuhi oleh WP apalagi bila tingkat kesalahannya relatif besar.

Peraturan penghentian penyidikan dalam pasal 44B perlu direvisi total. Menurut pasal tersebut, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Syaratnya, WP harus melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Hukuman dendanya sebaiknya diturunkan sementara rumusan “dapat menghentikan penyidikan” sebaiknya diganti menjadi “wajib menghentikan penyidikan”.  Selain itu, batas waktu menghentikan penyidikan juga tidak perlu enam bulan, tapi cukup satu bulan.

Menurut pasal 44, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Pembatasan tersebut bisa bermakna ganda, yaitu bisa sekadar membatasi pegawai Ditjen Pajak yang bisa melakukan penyelidikan dan bisa pula sebagai larangan bagi pihak lain selain pegawai Ditjen Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Jadi perlu ditegaskan apakah instansi atau pihak lain di luar Ditjen Pajak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan atas inisiatif sendiri.

Sumber : Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: