JAKARTA. Desakan untuk mengembalikan aturan penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) kembali muncul. Kali ini, serikat buruh meminta pemerintah untuk mengembalikan program JHT seperti yang tertuang dalam aturan alama yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT…. Read More ›
JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan turunan yang menjadi payung hukum pembentukan forum serikat pekerja khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Payung hukum itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh… Read More ›
JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi jilid VI yang baru saja diumumkan dinilai menyebabkan ruang gerak para buruh. Sebab, dalam kebijakan itu, pemerintah mengatur bahwa setiap perusahaan di KEK hanya boleh membentuk satu forum serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB). Selain… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 