Aturan Perburuhan di KEK Ditolak

phkJAKARTA. Paket kebijakan ekonomi jilid VI yang baru saja diumumkan dinilai menyebabkan ruang gerak para buruh. Sebab, dalam kebijakan itu, pemerintah mengatur bahwa setiap perusahaan di KEK hanya boleh membentuk satu forum serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB).

Selain itu, pemerintah menetapkan, di dalam KEK akan dibentuk dewan pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit khusus.

Kini kalangan buruh memprotes keras kebijakan ini lantaran bertentangan dengan Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani mengatakan, perbedaan perlakuan perburuhan di KEK dengan daerah lain akan mengurangi kemerdekaan bagi para buruh. Padahal, “Selama ini tidak ada pengecualian. Pembentukan SP/SB berlaku sama di semua wilayah NKRI,” kata Andi, Selasa (10/11).

Menurutnya, bila pemerintah ingin membedakan fasilitas bagi pekerja di KEK dan di luar daerah KEK, maka perlu ada revisi UU tentang serikat pekerja/serikat buruh yang berlaku saat ini.

Catatan saja, tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas perusahaan di KEK. Namun, perubahan drastis yang dirasakan serikat pekerja terlalu besar sehingga mengganggu produktivitas.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar bilang, seharusnya kebijakan yang harus ditekankan untuk KEK ini adalah mengenai kemudahaan izin usaha dan pembenahan infrastruktur. “Buruh bukan merupakan aktor penghambat investasi,” ujarnya.

Sebaliknya, kalangan pembisnis justru sepakat dengan aturan ini. Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang bilang, Kadin Jakarta sangat mendukung langkah pemerintah. “Namanya kawasan ekoomi khusus, seharusnya ada aturan khusus juga, diluar ketentuan umum,” katanya

Sarman bilang, KEK ini dibentuk guna mendorong kegiatan ekonomi. Bila di KEK terjadi situasi yang tidak kondusif, akan mempengaruhi kinerja perusahaan di kawasan itu. Catatan saja, ada delapan KEK yang menjadi fokus pengembangan pemerintah. Di antaranya Tanjung Lesung, Sei Mengkei, Tanjung Api-api,, Palu, Belitung, Morotai, dan Mandalika. Nah, untuk mengimplementasikannya, pemerintah akan menerbitkan beleid dan aturan turunannya.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: