JAKARTA. Setelah fasilitas tax allowance, pemerintah kini akan merevisi kebijakan insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Namun, tak seperti tax allowance yang banyak perubahan, revisi tax holiday hanya akan memperjelas bidang usaha penerima fasilitas tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tidak akan… Read More ›
tax
Pelayanan Sehubungan dengan Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta menjamin terlaksananya pelayanan perpajakan yang prima kepada masyarakat oleh setiap unit kerja DJP, khususnya pelayanan sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT Tahunan PPh Badan) Tahun Pajak… Read More ›
Sunset Policy Saja Dulu
Masalah pengampunan pajak (tax amnesty) telah menjadi perbincangan dalam hari-hari ini. Dalam situasi dan realitas sekarang, penulis berpendapat sebaiknya pelaksanaan tax amnesty tidak perlu dipaksakan dan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kesuksesan pelaksanaan sunset policy. Sebab, ide pengampunan pajak memiliki beberapa… Read More ›
Diperiksa enam jam, Hadi Ditanyai Saham
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dan Bank Central Asia (BCA) Tbk. Dalam pemeriksaan kemarin (23/4), Hadi diperiksa selama enam jam…. Read More ›
Bidang usaha penerima tax allowance diperluas
JAKARTA. Pemerintah memperluas bidang usaha yang bisa menerima fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu (tax allowance). Perluasan cakupan sektor industri ini diharapkan bisa menjaring investasi lebih banyak. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)… Read More ›
DPR setuju pajak bagi e-Commerce
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengaturan perdagangan elektronik atau e-commerce. Beberapa poin yang menjadi perhatian DPR ialah mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dan media pembayaran yang akan digunakan. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pajak transaksi e-commerce dibutuhkan lantaran fasilitas infrastruktur… Read More ›
PNS Bisa Beli Rumah dengan Uang Muka 1 Persen
JAKARTA – Pengadaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah mengintervensinya dengan mengubah beberapa kebijakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat… Read More ›
Rumah Mewah Kena Tambahan Pajak, Saham Properti Bisa Tertekan
Jakarta -Pemerintah bakal memberlakukan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas properti mewah yang nilainya minimal Rp 2 miliar. Aturan tersebut akan membuat saham-saham properti meredup di tahun ini. Head of Equity Research Mandiri Sekuritas John Rachmat mengatakan, pemerintah perlu… Read More ›
Ditjen Pajak Tak Jera Terapkan Sunset Policy
Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tak jera menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy), meski pernah mengalami kegagalan pada 2008. Tahun ini, Ditjen Pajak kembali menjalankan kebijakan sunset policy dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data Wajib… Read More ›
Pemerintah Batalkan Rencana Pengenaan Pajak Batu Akik?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memberi sinyal pembatalan wacana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 5 persen atas perhiasan mewah termasuk batu akik. Rencana tersebut masuk dalam usulan Ditjen Pajak untuk mengejar target penerimaan pajak 2015. Demikian disampaikan Direktur… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 