Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menekankan pentingnya penerapan pajak digital di tengah wabah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan, pemerintahan di seluruh… Read More ›
tax
Pengusaha Disarankan Hindari Sengketa Pajak di Masa Pandemi
Konsultan Pajak, Danny Septriadi, menilai perkara sengketa pajak wajib dihindari selama krisis pandemi Covid-19 saat ini. Sebab itu akan semakin membebani Wajib Pajak (WP), khususnya di sektor korporasi yang sedang alami kesulitan ekonomi. Danny mengatakan, pembayar pajak di tingkat korporasi… Read More ›
Manuver Revisi Empat UU Pajak lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya memasukkan poin-poin omnibus law perpajakan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10). Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi… Read More ›
UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak Terkecuali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Sri Mulyani mengatakan perubahan rezim pemajakan ini tampak dari ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal… Read More ›
Wah, RUU Ciptaker Bisa Kecualikan Penghasilan Pekerja Asing dari Objek Pajak
Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?
Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›
Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke Dalam RUU Ciptaker
Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu… Read More ›
Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?
Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›
Syarat Industri Dapat Keringanan Pajak Hingga 300 Persen
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri dalam negeri untuk terus berinovasi inovasi dalam rangka menghasilkan produk berdaya saing global. Sehingga berdampak baik bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah Corona. Direktur Pangan Barang dari Kayu dan Furniture Ditjen IKM Kemenperin Sri… Read More ›
Setoran Pajak Donald Trump Cuma USD 750, Guru dan Perawat Bayar Lebih Mahal
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, ketahuan cuma membayar pajak penghasilan USD 750 atau saat ini setara Rp 11 juta. Pajak sebesar itu dibayarkan Trump ke negara untuk tahun 2016, saat Trump mengikuti Pilpres yang dimenangkannya sebagai kandidat Partai Republik…. Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 