Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum 2021. Upah minimum tahun depan diputuskan sama dengan tahun ini. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi… Read More ›
upah minimum
Basis Upah Lima Tahunan Picu Pro Kontra
JAKARTA – Buruh dan pengusaha di Indonesia nyaris tak pernah akur ihwal penentuan upah. Itu pula yang menyebabkan aturan penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang baru saja dirilis pemerintah menjadi bahan pro-kontra antara buruh dan pengusaha. Para pengusaha meyakini Peraturan… Read More ›
Bekerja Sebulan, Kini Berhak atas THR
JAKARTA – Lagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan populis kepada buruh. Dalam kebijakan terbaru, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada semua pekerjanya, meskipun baru bekerja sebulan. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor… Read More ›
Aturan Pengupahan Tak Digubris, Pengusaha Khawatir
JAKARTA. Tidak dipatuhinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan oleh sejumlah gubernur menyebabkan pengusaha khawatir. Pengusaha merasa terjadi ketidakpastian dalam memutuskan kenaikan upah buruh. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani. Menurutnya ketidakpatuhan pemerintah daerah… Read More ›
Upah Minimum Provinsi rata-rata naik 10,77%
JAKARTA. Buruh dan pekerja di Provinsi Gorontalo bisa menepuk dada. Sebab, Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2016 naik tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. UMP Gorontalo naik sekitar 17,19% dari UMP tahun menjadi Rp 1,87 juta per bulan, dari Rp… Read More ›
Baru 9 Provinsi Ikuti Aturan Pengupahan
Jakarta. Dua pekan pasca batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah yakni 1 November 2015, ternyata masih banyak kepala daerah yang belum menetapkan dan melaporkan UMP tahun 2016. Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga akhir pekan lalu… Read More ›
Sering Ditetapkan Sepihak
Penetapan upah minimum sektoral (UMS) masih menuai kritik dari para pengusaha. Kalangan pebisnis menilai penetapan UMS selama ini tak menampung kepentingan kedua belah pihak secara adil. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bidang Organisasi dan Kebijakan Publik Satria… Read More ›
Aturan Pengupahan Membingungkan
JAKARTA. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan rupanya masih menimbulkan kebingunan bagi daerah. Kebingungan terutama terkait penggunaan hasil kebutuhan hidup layak (KHL) untuk digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman… Read More ›
Lagi-lagi Mereka Tarik Ulur Upah
Buruh ingin menjaga daya beli, pengusaha mau selamat dari perlambatan ekonomi Paket kebijakan ekonomi jilid III disambut gembira pengusaha dan kaum pekerja. Pengusaha bisa sedikit bernapas lega lantaran nasibnya dipedulikan betul oleh pemerintah. Sementara buruh bisa tersenyum sebab Rancangan Peraturan… Read More ›
Formula Upah Diklaim Bakal Dorong Daya beli
Dalam penentuan formula penghitungan upah kerja, harus ada dasar hukum yang kuat JAKARTA. Pemerintah telah meirlis paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) lalu. Namun, tak seperti yang dijanjikan sebelumnya, pemerintah tak memasukkan formula penghitungan upah minimum yang diatur… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 