Bekerja Sebulan, Kini Berhak atas THR

JAKARTA – Lagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan populis kepada buruh. Dalam kebijakan terbaru, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada semua pekerjanya, meskipun baru bekerja sebulan.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh. Aturan ini diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 8 Maret 2016. Aturan ini merevisi Permen Tenagakerja Nomor 4 tahun 1994.

Pasal 2 ayat 1 aturan anyar soal THR dikatakan, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih. Dalam aturan sebelumnya, THR hanya wajib diberikan kepada pekerja yang bekerja terus menerus minimal tiga bulan.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tentu dan perjanjian kerja waktu tertentu atau pegawai kontrak.

Besaran THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar satu bulan upah. Sementara bagi buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan proporsional sesuai masa kerja yang telah dilalui.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hayani Rumondang bilang, Permen soal THR keagamaan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Aturan baru ini, diharapkan bisa memberikan keadilan bagi pekerja. “Kami juga sudah lakukan sosialisasi,” katanya, Rabu (30/3).

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengapresiasi langkah pemerintah ini. Namun demikian, Timboel mengkritik atas pengenaan denda tidak langsung kepada perusahaan, jika terlambat membayarkanTHR. Denda itu dianggap terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera ke perusahaan.

THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayar.

Bagi pengusaha, aturan ini dinilai memberatkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar bilang, normalnya THR diberikan kepada pekeja yang telah bekerja terus-menerus selama satu tahun.

Dia khawatir, aturan ini menyebabkan daya saing perusahaan menurun. Sebelumnya pengusaha juga telah terkena kenaikan upah minimum provinsi (UMP), dan membayar iuran kesehatan dan iuran ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, pada tahun ini pengusaha menaikkan upah minimum rata-rata 10,77% dari tahun lalu. Selain itu mereka juga terbebani dengan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir mereka akan dikenakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Poin Penting Aturan THR
1. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

  1. THR diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
  2. Besaran THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih adalah satu bulan upah.
  3. Pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan proporsional dengan perhitungan: (masa kerja/12) x 1(satu) bulan upah.
  4. Upah satu bulan terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
  5. THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
  6. Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tiga puluh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.
  7. Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar.
  8. Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi administratif.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: